Keruntuhan Silicon Valley Bank (SVB) pada 10 Maret 2023 kembali menyoroti pentingnya pengelolaan risiko suku bunga dan likuiditas di perbankan. SVB, bank komersial asal Amerika Serikat yang berpusat di Santa Clara, California, dikenal melayani industri teknologi dan startup, terutama di kawasan Silicon Valley. Sebelum kolaps, SVB tercatat sebagai bank terbesar ke-16 di AS berdasarkan total aset. Regulator negara bagian California menyatakan bank gagal karena likuiditas tidak mencukupi dan mengalami insolvabilitas.
Kasus SVB memperlihatkan bagaimana fungsi Assets-Liability Management (ALM)—termasuk melalui Assets-Liability Committee (ALCO)—seharusnya menjadi lini pengawasan utama atas strategi pendanaan serta struktur aset dan liabilitas bank. Namun, saat terjadi pergeseran pasar yang cepat dan tekanan likuiditas membesar, efektivitas pengawasan ALCO SVB dipertanyakan, terutama setelah bank mengumumkan rugi realisasi surat utang senilai US$1,8 miliar pada Maret 2023 yang memicu kepanikan deposan.
SVB menempatkan porsi besar asetnya pada obligasi pemerintah AS berdurasi panjang dan sekuritas berbasis hipotek (agency mortgage-backed securities/MBS). Per Desember 2022, bank tercatat memiliki sekuritas available-for-sale (AFS) sebesar US$26,1 miliar dan held-to-maturity (HTM) sebesar US$91,3 miliar, yang sebagian besar merupakan US Treasuries berdurasi panjang. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga pada periode 2021–2022, nilai portofolio surat utang tersebut turun tajam.
Tekanan meningkat ketika SVB menjual sebagian portofolio AFS dan membukukan rugi sebesar US$1,8 miliar. Dalam 24 jam berikutnya, deposan menarik dana hingga US$42 miliar. Kondisi ini membuat SVB kehabisan likuiditas dan akhirnya Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) turun tangan. Rangkaian peristiwa tersebut berakar pada paparan risiko suku bunga dan likuiditas yang tinggi—dua area yang semestinya dipantau ketat oleh ALCO.
Dari sisi risiko suku bunga, ALCO seharusnya meninjau kecocokan durasi aset dan liabilitas serta strategi lindung nilai secara mendalam. Namun, dalam kasus SVB, pengukuran risiko suku bunga dinilai terlalu sederhana. ALCO SVB disebut hanya memodelkan perubahan paralel pada kurva imbal hasil, sementara perubahan non-paralel tidak dilaporkan kepada ALCO. Akibatnya, komite tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sensitivitas portofolio obligasi terhadap perubahan bentuk kurva suku bunga, sehingga risiko terhadap nilai ekonomi (economic value) berpotensi terlewat.
Di sisi likuiditas, ALCO juga berkewajiban memastikan bank memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban serta menyiapkan rencana pendanaan darurat (contingency funding plan/CFP). Federal Reserve mencatat bahwa sejak 2021 SVB menghadapi penurunan likuiditas, tetapi kelemahan dalam CFP tidak diselesaikan hingga bank gagal. Ketiadaan strategi darurat yang efektif membuat bank tidak siap menghadapi penarikan dana besar-besaran, yang menunjukkan ALCO SVB dinilai tidak cukup agresif dalam menguji skenario tekanan likuiditas maupun memperkuat buffer likuiditas.
Keruntuhan SVB juga memunculkan sorotan terhadap aspek tata kelola. Bill Coen, mantan Sekretaris Jenderal Basel Committee, menekankan bahwa pengawasan regulator kini menaruh perhatian pada kualitas pengelolaan risiko likuiditas dan kinerja ALCO. Dalam kasus SVB, fungsi pengawasan internal digambarkan lemah karena unit manajemen risiko finansial berkolaborasi dengan bisnis alih-alih menantangnya secara independen.
Selain itu, disebut tidak ada bukti bahwa manajemen sepenuhnya memberi tahu dewan ketika rasio Economic Value of Equity (EVE) sering melampaui batas toleransi. Jika informasi risiko tidak tersampaikan kepada pengambil keputusan tertinggi, ALCO dan dewan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesenjangan risiko. Situasi ini mengindikasikan lemahnya komunikasi dan mekanisme eskalasi isu kritis antara ALCO, manajemen, dan dewan.
Sejumlah langkah perbaikan kemudian disoroti sebagai pelajaran dari kasus tersebut. Bank dinilai perlu mengevaluasi ulang operasional ALCO, mulai dari komposisi anggota, frekuensi rapat, hingga agenda pembahasan. ALCO juga perlu didukung data yang lengkap dan model risiko yang memadai, termasuk memasukkan skenario non-paralel dalam simulasi suku bunga. Untuk likuiditas, stress test disebut perlu dilakukan lebih sering—misalnya bulanan—agar penilaian buffer likuiditas lebih valid. Pelaporan ALCO yang ideal juga disebut sebaiknya langsung kepada Dewan Komisaris agar peringatan risiko mendapat respons serius. Dalam situasi krisis, intensitas pengawasan dapat meningkat dari rapat bulanan menjadi lebih sering, bahkan harian.
Secara keseluruhan, kasus SVB menegaskan bahwa efektivitas ALCO sangat menentukan ketahanan bank menghadapi guncangan pasar. Kelemahan pada pengukuran risiko suku bunga, kesiapan pendanaan darurat, hingga tata kelola dan eskalasi informasi dapat berujung pada konsekuensi besar. Pelajaran ini juga dinilai relevan bagi Indonesia, mengingat perbankan dan lembaga keuangan beroperasi dalam lingkungan suku bunga yang volatil dan struktur pendanaan yang semakin dinamis, sehingga penguatan peran ALCO sebagai pengambil keputusan strategis menjadi kunci untuk mencegah akumulasi risiko tersembunyi berkembang menjadi krisis.
