Jakarta, 25 April 2026 — Ketegangan global kembali meningkat dengan perhatian mengarah ke Selat Bab al-Mandab, selain Selat Hormuz. Kawasan ini dinilai menjadi titik krusial yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia jika terjadi gangguan pelayaran.
Dalam Podcast ABI bertajuk “Selat Ini Bisa Hancurkan Ekonomi Dunia dan Yaman Pegang Kendalinya” yang tayang Jumat, 24 April 2026, pengamat geopolitik Alamsyah Kaharuddin Manu membahas posisi strategis Bab al-Mandab dalam jalur energi global, peran Yaman dan kelompok Ansarullah, serta potensi dampak sistemik apabila jalur pelayaran terganggu. Program tersebut dipandu oleh Billy Joe.
Alamsyah menjelaskan, Selat Bab al-Mandab menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden serta menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dari Timur Tengah menuju Eropa dan sebagian Asia. Letaknya yang sempit membuat jalur ini sulit digantikan dalam sistem logistik global.
Menurutnya, gangguan di Bab al-Mandab dapat langsung mendorong kenaikan harga energi dan mengacaukan rantai pasok internasional. “Jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya pada harga minyak. Distribusi global ikut terdampak dan berisiko memicu inflasi lintas kawasan,” kata Alamsyah.
Ia menambahkan, tekanan tidak harus berupa penutupan total. Ancaman saja dinilai cukup menciptakan ketidakpastian pasar dan mendorong kapal mengalihkan rute pelayaran.
Dalam konteks Yaman, Alamsyah menempatkan Ansarullah sebagai aktor kunci dinamika terbaru. Ia merujuk pada eskalasi konflik sejak 2015 setelah intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi yang didukung negara-negara Barat, yang menurutnya berdampak pada kerusakan luas dan krisis kemanusiaan akibat blokade berkepanjangan.
Di tengah kondisi tersebut, Alamsyah menilai Ansarullah justru mengalami konsolidasi kekuatan, baik melalui peningkatan kapasitas militer maupun perluasan basis dukungan sosial. “Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat struktur kekuatan dan memperoleh dukungan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyebut kelompok itu menunjukkan basis dukungan domestik yang signifikan meski tidak diakui negara-negara Barat.
Alamsyah memandang konflik saat ini bergeser ke dimensi ekonomi, tidak semata bertumpu pada kekuatan militer konvensional. “Kontrol terhadap jalur energi memberi keuntungan strategis. Ini bentuk tekanan ekonomi yang sangat efektif,” katanya.
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat disebut memperbesar risiko eskalasi. Dalam situasi tersebut, Ansarullah dinilai menyatakan kesiapan untuk terlibat lebih jauh bila konflik meluas. Alamsyah menyinggung sejumlah perkembangan yang menunjukkan penggunaan drone dan rudal oleh kelompok itu mendorong kapal militer maupun komersial menghindari kawasan Laut Merah.
Ia menilai negara-negara Eropa termasuk pihak yang paling rentan terhadap gangguan di Bab al-Mandab karena ketergantungan tinggi pada suplai energi dari Timur Tengah. Jika gangguan terjadi bersamaan dengan ketegangan di Selat Hormuz, tekanan terhadap distribusi energi global diperkirakan meningkat signifikan, dengan potensi kenaikan harga energi, gangguan aktivitas industri, dan inflasi dalam skala luas. Negara-negara Arab pengekspor minyak dan gas juga dinilai menghadapi risiko karena jalur distribusi ikut terdampak.
Di sisi lain, Alamsyah menilai masyarakat Yaman memiliki daya tahan kolektif yang terbentuk sejak 2015 karena hidup dalam situasi blokade, keterbatasan pangan, dan tekanan ekonomi berkepanjangan. “Masyarakat Yaman telah terbiasa hidup dalam kondisi sulit. Mereka memiliki ketahanan yang tidak dimiliki banyak negara lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perdebatan mengenai hubungan Ansarullah dan Iran. Menurut Alamsyah, narasi yang berkembang di Barat kerap menyebut kelompok itu sebagai proksi. Namun, ia menyatakan Ansarullah berulang kali menegaskan keputusan politik dan militernya bersifat independen. “Mereka menyatakan tindakan yang diambil didasarkan pada kepentingan nasional dan solidaritas kawasan,” kata Alamsyah. Ia menilai relasi dengan Iran lebih tepat dipahami sebagai koordinasi strategis, bukan hubungan komando langsung.
Alamsyah menilai Indonesia berpotensi terdampak langsung bila terjadi gangguan di Bab al-Mandab maupun Hormuz, mengingat keduanya merupakan jalur vital distribusi energi global yang turut menopang kebutuhan domestik. Gangguan pada dua titik itu dinilai berisiko meningkatkan biaya logistik, menghambat distribusi energi, serta mendorong kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri yang dapat menjalar ke sektor industri, transportasi, dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan posisi politik luar negeri Indonesia. Ia mengingatkan rekam jejak Indonesia sebagai penggagas Gerakan Non-Blok dengan prinsip bebas aktif, yang memberi ruang komunikasi dengan berbagai pihak demi menjaga kepentingan nasional.
Namun, Alamsyah menilai ruang itu kini semakin terbatas dan keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi global tertentu berpotensi mengurangi fleksibilitas diplomasi. “Indonesia perlu kembali pada diplomasi yang mandiri. Kepentingan nasional harus menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan langsung terhadap negara-negara kunci, termasuk Iran, untuk menjaga kelancaran jalur perdagangan dan energi. Menurutnya, sejumlah negara lain tetap menjaga komunikasi bilateral dalam situasi krisis guna memastikan kepentingan ekonominya tidak terganggu. “Dalam kondisi seperti ini, negosiasi langsung menjadi langkah yang lebih efektif dibandingkan posisi yang terlalu terikat pada blok tertentu,” kata Alamsyah.
Selain langkah diplomasi, ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak jangka menengah mengingat ketergantungan pada jalur energi global. Upaya mitigasi yang disebutnya mencakup diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan nasional. Ia juga menyebut posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara seharusnya memberi ruang untuk memainkan peran diplomatik yang lebih aktif dan seimbang.
Alamsyah menilai, bila ketegangan di Bab al-Mandab dan Hormuz meningkat, kemampuan Indonesia menjaga posisi netral dan fleksibel akan menjadi faktor krusial. Ia menyebut situasi ini sebagai ujian arah kebijakan luar negeri Indonesia. “Pertanyaannya, apakah Indonesia tetap konsisten pada prinsip kemandirian atau justru semakin terikat dalam konfigurasi geopolitik global yang berubah cepat,” ujarnya.
Secara lebih luas, ia menilai tekanan simultan di Bab al-Mandab dan Hormuz meningkatkan potensi gangguan besar terhadap sistem energi dunia dan memperbesar risiko krisis global jika konflik berkembang lebih luas. Selain faktor militer, ia menilai ketidakpastian diplomatik turut menjadi pemicu, terutama karena ketegangan Iran–Amerika Serikat dinilai masih berada dalam fase rawan. “Jika eskalasi berlanjut, dampaknya tidak berhenti di kawasan. Risiko krisis global menjadi nyata,” kata Alamsyah.
Dalam catatan redaksi, artikel sumber menilai respons diplomasi Indonesia tampak kehilangan arah dan menyebut Kementerian Luar Negeri belum menunjukkan langkah terukur untuk mengamankan kepentingan nasional di Bab al-Mandab dan Hormuz. Catatan itu juga menilai ketiadaan inisiatif konkret berisiko mempersempit ruang diplomasi, melemahkan posisi tawar, serta meningkatkan ketergantungan, dengan konsekuensi berupa potensi gangguan pasokan energi, lonjakan harga, dan tekanan ekonomi domestik bila eskalasi berlanjut.
