Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, menilai polemik terkait pernyataan salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu disikapi secara serius dan proporsional. Ia mengingatkan agar dinamika tersebut tidak mengaburkan tujuan strategis Dana Abadi Pendidikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia unggul.
Menurut Habib Idrus, beasiswa LPDP bukan semata program pembiayaan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang negara untuk mencetak generasi yang diharapkan kembali dan berkontribusi bagi Indonesia. “Beasiswa LPDP bukan hanya soal biaya kuliah. Ini adalah investasi masa depan Indonesia. Di dalamnya ada amanah pengabdian,” ujarnya dalam keterangan pada Minggu (22/2).
Ia menjelaskan, pembiayaan penerima LPDP bersumber dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola negara. Dukungan itu mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lain. Habib Idrus menekankan bahwa dukungan tersebut berasal dari uang rakyat dan dirancang untuk melahirkan kontribusi nyata setelah studi selesai, baik dalam bentuk keilmuan, kebijakan, inovasi, maupun pengabdian sosial.
Habib Idrus juga mengingatkan bahwa pernyataan publik yang terkesan meremehkan ikatan kebangsaan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik disebutnya menjadi fondasi utama keberlanjutan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.
Ia menegaskan negara menghormati dinamika global serta pilihan hidup personal setiap individu. Namun, penerima beasiswa negara diharapkan menjaga sikap dan pernyataan yang mencerminkan rasa hormat serta tanggung jawab moral kepada bangsa.
Menurut Habib Idrus, polemik ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat orientasi strategis program. Evaluasi, kata dia, tidak seharusnya berhenti pada isu sesaat, melainkan diarahkan pada perbaikan tata kelola jangka panjang.
“Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu posisi Indonesia. Dana Abadi Pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan global,” ujarnya di Jakarta.
Habib Idrus menyebut nilai Dana Abadi Pendidikan telah mencapai ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari strategi fiskal berkelanjutan. Hasil pengelolaan dana tersebut membiayai ribuan penerima beasiswa setiap tahun, baik di dalam negeri maupun di berbagai perguruan tinggi dunia.
Sebagai mitra pengawasan kebijakan fiskal, Komisi XI DPR RI mendorong penguatan tata kelola LPDP secara berkala. Ia menilai seleksi perlu memperhatikan tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga komitmen kebangsaan serta kewajiban pengabdian pascastudi.
“Penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pemantauan kontribusi alumni menjadi bagian dari upaya menjaga agar investasi besar negara ini benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia,” kata Habib Idrus.
Ia menambahkan, mobilitas internasional di era globalisasi merupakan hal yang wajar. Namun, kesempatan tersebut semestinya dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk memberi nilai tambah bagi bangsa.
“Dana Abadi Pendidikan adalah amanah rakyat sekaligus strategi masa depan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola menjadi investasi produktif untuk kemajuan Indonesia di panggung dunia,” ujarnya.
