Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai masih sulit dicapai dalam waktu dekat. Penilaian ini didasarkan pada kondisi struktural perekonomian Indonesia yang dinilai belum mendukung percepatan pertumbuhan secara signifikan, meski laju ekonomi saat ini relatif stabil.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, mengatakan perekonomian nasional menunjukkan ketahanan, namun akselerasi pertumbuhan belum cukup kuat untuk mendekati target 8 persen dalam waktu singkat.
Akbar menuturkan, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya pernah terjadi empat kali sepanjang sejarah Indonesia. Ia juga menyebut bahwa dalam tiga dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah kembali mencapai 7 persen. “Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” ujarnya.
Sejumlah proyeksi lembaga internasional dan nasional, seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), hingga lembaga riset domestik, menurut Akbar memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga disebut tetap menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi juga berperan penting, meski kontribusinya cenderung berfluktuasi. Akbar menambahkan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurun di banyak sektor, termasuk pertambangan, kimia, dan transportasi, yang sebelumnya menjadi penopang perkembangan investasi.
Akbar juga memperkirakan sektor perdagangan luar negeri belum dapat menjadi motor pertumbuhan pada 2026. Nilai ekspor Indonesia berpotensi tertekan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta melemahnya harga sejumlah komoditas utama. Sementara itu, impor diprediksi meningkat terutama dari Tiongkok, seiring pergeseran pasar global akibat perang dagang dan upaya negara mitra mengurangi kelebihan kapasitas manufaktur.
Untuk merespons situasi tersebut dalam jangka pendek, Akbar menilai diperlukan upaya agar setiap rupiah belanja ekonomi menghasilkan output yang lebih besar, termasuk belanja pemerintah. “Setiap rupiah belanja pemerintah juga harus menghasilkan output lebih besar,” katanya.
Ia turut menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalami defisit Rp689,1 triliun. Meski bersifat ekspansif untuk mendorong ekonomi, ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya pro-pertumbuhan. Salah satu contohnya, terdapat pengurangan belanja modal pemerintah hingga 20 persen, padahal belanja modal dinilai memiliki efek pengganda kuat melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka menengah dan panjang.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberi kontribusi langsung terhadap PDB, namun dampak penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih terbatas karena manfaat ekonomi terjadi secara tidak langsung dan dalam jangka panjang. Akbar menilai, dalam jangka pendek program tersebut perlu didesain agar efek pengganda dan spillover ekonominya dapat diperkuat.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia ini menekankan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat didorong melalui peningkatan belanja modal pemerintah, percepatan realisasi proyek investasi, serta ekspansi investasi swasta dan PMA yang berkualitas. Selain itu, kebijakan juga perlu diarahkan pada sektor yang menurunkan biaya ekonomi seperti logistik, energi, dan konektivitas, disertai penataan ulang program belanja besar serta integrasi program sosial dengan agenda produktivitas nasional.
