Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan reformasi pasar modal Indonesia menyusul pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat turun ke level 7.800-an pada pekan lalu. Langkah reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 pada Kamis, 5 Februari 2026.
Airlangga mengatakan, langkah pertama yang diminta Presiden adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan ini akan disiapkan melalui peraturan pemerintah. Menurutnya, demutualisasi dapat dilakukan dalam dua tahap, yakni melalui private placement dan dilanjutkan dengan penawaran umum perdana saham (IPO), dengan pembahasan teknis yang akan dilakukan lebih lanjut.
Selain demutualisasi, Presiden juga menyoroti ketentuan free float atau porsi saham yang beredar di publik. Airlangga menyebut Prabowo meminta agar ketentuan free float dinaikkan menjadi 15 persen. Ia menilai masih banyak perusahaan dengan free float di kisaran 7,5 hingga 10 persen, atau di bawah 15 persen. Perusahaan akan diberi waktu untuk menyesuaikan, namun diminta menetapkan kejelasan kapan penyesuaian tersebut dimulai.
Arahan berikutnya menyangkut peningkatan batas investasi institusi milik pemerintah, seperti dana pensiun dan BPJS. Batas investasi yang sebelumnya maksimal 10 persen akan dinaikkan menjadi 20 persen, dengan ketentuan penempatan dana hanya pada emiten yang dinilai berkualitas, seperti perusahaan yang masuk indeks LQ45.
Airlangga juga menekankan penguatan transparansi di pasar modal, termasuk terkait kepemilikan saham. Ia menyampaikan kepemilikan saham di atas 1 persen perlu dipublikasikan untuk mendorong keterbukaan dan mencegah praktik manipulasi atau “penggorengan” saham.
Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan pasar modal merupakan “jendela keuangan” Indonesia. Ia menyebut stabilitas ekonomi makro perlu diimbangi dengan integritas serta tata kelola pasar modal yang kuat.
