Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurutnya, eskalasi perang dapat mengganggu rantai pasok minyak dunia sehingga memicu kenaikan harga.
“Otomatis akan naik (BBM) sama seperti saat perang Ukraina kan naik,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Senin, 2 Maret 2026.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan langkah diversifikasi sumber pasokan minyak dari negara di luar kawasan konflik. Airlangga menyebut PT Pertamina (Persero) telah menjalin sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan energi asal AS, termasuk Chevron dan ExxonMobil.
Airlangga juga mengatakan pasokan minyak dari negara produsen diperkirakan meningkat. Ia menyebut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) akan meningkatkan kapasitas ekspor, sementara suplai dari AS juga disebut akan bertambah.
“Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya,” imbuhnya.
Sementara itu, eskalasi konflik turut memicu pergerakan harga minyak dunia. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan harga minyak telah menyentuh USD73 per barel, naik dari sekitar USD65 per barel pada awal Februari.
Ia memperkirakan harga minyak global berpotensi menembus USD120 per barel, seperti saat Rusia menginvasi Ukraina. “Yang pasti kenaikan harga minyak akan cukup signifikan,” kata Huda saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2026.
Huda menilai konflik AS-Iran berisiko memicu gejolak yang lebih luas, termasuk dengan informasi keterlibatan kelompok Houthi yang dapat memanaskan kawasan Laut Merah. Menurutnya, apabila jalur perdagangan terganggu, harga barang secara global dapat meningkat akibat hambatan distribusi, termasuk akses melalui Terusan Suez di Mesir.
“Harga barang secara global akan meningkat karena blokade akses ke Egypt,” jelasnya.
Dalam konteks Indonesia, kenaikan harga minyak dunia berisiko menambah beban subsidi energi dan menekan kondisi fiskal negara apabila lonjakan berlangsung berkepanjangan.
