Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran penting data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung sistem keuangan nasional dan penanggulangan bencana melalui verifikasi biometrik yang akurat. Pernyataan itu disampaikan pada 28 Januari 2026.
Tito menyebut pemanfaatan data kependudukan telah membantu menghemat keuangan negara, antara lain melalui koreksi terhadap jutaan penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebut dapat mempercepat layanan perbankan serta membantu penegak hukum dalam mitigasi tindak pidana pencucian uang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang menekankan penguatan peran data Dukcapil. Ia menilai data kependudukan yang presisi berkontribusi pada efektivitas kebijakan publik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan perlindungan keuangan negara.
“Data kependudukan Dukcapil yang berbasis biometrik terbukti sangat membantu negara. Verifikasi yang akurat mampu mengoreksi jutaan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sehingga negara dapat menghemat anggaran dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” kata Heryawan saat diwawancarai awak media.
Heryawan, yang juga Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, menambahkan bahwa integrasi data Dukcapil dengan berbagai sektor strategis merupakan fondasi untuk membangun sistem keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penanggulangan bencana, ia menilai data kependudukan yang valid dapat mempermudah identifikasi korban sekaligus mempercepat penyaluran bantuan secara tepat dan adil.
Ia juga menyoroti pemanfaatan IKD yang dinilai dapat mempercepat layanan perbankan dan keuangan. Menurutnya, integrasi IKD membuat proses know your customer (KYC) lebih efisien tanpa mengurangi aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.
“Integrasi Identitas Kependudukan Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan, tetapi juga membantu aparat penegak hukum dalam mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Heryawan menekankan pentingnya penguatan tata kelola, keamanan data, serta pengawasan pemanfaatan data kependudukan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi lintas lembaga sehingga data Dukcapil dapat menjadi penopang pelayanan publik, stabilitas keuangan, dan perlindungan masyarakat.
“Penguatan tata kelola, keamanan data, serta pengawasan pemanfaatan data kependudukan sangat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kita berharap Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi lintas lembaga sehingga data Dukcapil benar-benar menjadi tulang punggung pelayanan publik, stabilitas keuangan, dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya.
