Laporan Wall Street Journal mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap memutuskan melancarkan perang terhadap Iran meski menerima peringatan dari pejabat militer mengenai risiko penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.
Menurut laporan yang dikutip Al-Manar pada Minggu (15/3/2026), keputusan tersebut dinilai bukan sekadar langkah militer, melainkan juga pertaruhan politik yang berpotensi membawa konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global.
Surat kabar itu menyebut Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Keane, telah memperingatkan Trump mengenai kemungkinan respons Iran jika Amerika melancarkan serangan. Keane memperkirakan Teheran dapat menggunakan ranjau laut dan drone untuk mengganggu lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Laporan tersebut menyatakan Trump memahami risiko itu. Namun, operasi militer tetap dijalankan dan disebut sebagai salah satu keputusan kebijakan luar negeri paling penting selama dua masa jabatannya sebagai presiden.
Dalam diskusi internal, Trump disebut menyampaikan kepada timnya perkiraan bahwa Iran dapat menyerah sebelum penutupan selat terjadi. Ia juga menilai militer Amerika Serikat mampu mengatasi situasi apabila Iran berupaya mengganggu jalur pelayaran tersebut.
Keputusan itu menuai kritik dari sejumlah politisi Amerika, yang menilai penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu gangguan besar terhadap ekonomi global. Senator Chris Murphy, misalnya, menilai pemerintah tidak memiliki rencana yang jelas terkait risiko tersebut.
“Mereka tidak memiliki rencana untuk mengatasi krisis di Selat. Fakta situasi ini tetap tanpa rencana bahkan setelah perang dimulai sangat mengejutkan,” kata Murphy, seperti dikutip dalam laporan itu.
Wall Street Journal juga melaporkan keputusan menuju perang diambil oleh kelompok kecil pejabat tinggi pemerintahan. Mereka disebut termasuk Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Sejumlah pengamat menilai proses pengambilan keputusan yang terbatas itu mempersempit ruang masukan dari diplomat dan pakar kebijakan luar negeri. Kondisi tersebut dinilai membatasi pilihan strategi dan alternatif yang tersedia bagi pemerintah Amerika Serikat sebelum konflik meningkat.
