BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan efisiensi energi di sektor pertanian untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Penekanan tersebut disampaikan dalam agenda koordinasi teknis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Senin, 16 Maret 2026, yang diikuti 232 Koordinator Penyuluh (Korlu) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam arahannya menyoroti kondisi ekonomi dunia, termasuk fluktuasi harga minyak mentah yang disebut mencapai US$ 101 per barel. Menurutnya, situasi ini berpotensi mendorong kenaikan harga pupuk sekaligus menekan daya beli masyarakat, sehingga peran penyuluh dinilai penting dalam mendampingi petani menghadapi dampak di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Nurul Azizah didampingi Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Chusaifi Ivan Rachmanto. Acara juga menghadirkan narasumber Maria dari Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) pelaksana swakelola Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang untuk memberikan tinjauan teknis.
Sejumlah langkah mitigasi daerah menjadi perhatian dalam pertemuan itu. Pertama, optimalisasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Nurul Azizah meminta adanya sinkronisasi intensif antara DKPP dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang untuk memvalidasi data, mengingat target pemerintah pusat disebut mencapai 93.000 hektar, sementara kondisi saat ini tercatat 43.000 hektar.
Kedua, mitigasi dampak musim kemarau. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan, musim kering diprediksi mulai terjadi pada April dengan puncak pada Juni. Penyuluh diminta proaktif mengedukasi petani agar dapat memilih komoditas yang sesuai dengan ketersediaan air.
Ketiga, efisiensi biaya melalui elektrifikasi pertanian. Pemerintah mendorong transisi penggunaan mesin pompa berbahan bakar minyak menuju tenaga listrik. Langkah ini diproyeksikan menurunkan biaya operasional dari sekitar Rp2.900.000 menjadi Rp1.100.000 per hektar.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Bojonegoro juga menekankan pentingnya sinergi antara penyuluh dan pemerintah daerah untuk menjaga kedaulatan pangan. Pemerintah daerah berharap koordinasi tetap berjalan meski secara administratif tenaga penyuluh berada di bawah naungan kementerian, sehingga kebijakan pusat dapat selaras dengan kebutuhan daerah dan program pertanian benar-benar menyentuh kepentingan petani di Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro menyatakan keyakinannya bahwa dedikasi petugas lapangan akan berdampak pada keberlanjutan sektor agraria serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
