Model kolaborasi antara universitas dan dunia usaha dinilai kian penting untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah administrator pendidikan menilai, berdasarkan pengalaman internasional di negara seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, kemitraan yang efektif umumnya bertumpu pada struktur tiga pihak: universitas–bisnis–pemerintah.

Di Jerman, misalnya, Program Studi Ganda memungkinkan mahasiswa belajar di universitas sambil bekerja di perusahaan dengan gaji. Program ini diakui pemerintah, kreditnya dapat ditransfer, dan didukung kerangka kelembagaan yang jelas. Sementara di Jepang, program Pusat Inovasi (COI) serta skema pendanaan bersama dari METI dan MEXT mendorong proyek riset kolaboratif universitas–bisnis di bidang teknologi tinggi. Di Korea Selatan, pemerintah menerapkan insentif pajak dan kebijakan pendanaan riset bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan serta inovasi di universitas.

Merujuk praktik di berbagai negara, Wakil Rektor Universitas Teknologi – Universitas Da Nang, Profesor Madya Dr. Huynh Phuong Nam, menyampaikan bahwa kampusnya telah menerapkan model proyek kelulusan dengan keterlibatan dunia usaha selama bertahun-tahun. Dalam skema ini, setiap mahasiswa didampingi dosen pembimbing sekaligus pakar dari perusahaan sebagai mitra.

Model “Proyek Kerja Sama” tersebut diperluas ke berbagai program pelatihan, mulai dari Teknik Mesin, Teknik Elektro, Elektronika, hingga Konstruksi. Menurut Nam, keterlibatan perusahaan membantu mahasiswa berhadapan dengan persoalan nyata, memahami proses produksi, tekanan tenggat waktu, dan persyaratan teknis. Ia juga menyebut sebagian perusahaan membayar mahasiswa hingga 14 juta VND per bulan selama magang dan proyek kelulusan, sementara perusahaan lain memberi dukungan stabil bagi peserta magang yang dapat membuka jalur karier.

Di bidang teknik kedirgantaraan, Universitas Teknologi disebut menjadi perguruan tinggi pertama di Vietnam Tengah dan Barat yang membuka program pelatihan khusus sesuai kebutuhan Universal Alloys Corporation (UAC, AS), produsen komponen kedirgantaraan yang berlokasi di Taman Teknologi Tinggi Da Nang. Model pelatihan berbasis permintaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan insinyur spesialis, meminimalkan waktu pelatihan ulang, serta menjadi fondasi kerja sama pengembangan teknologi jangka panjang.

Penguatan kemitraan juga disoroti Universitas Pendidikan – Universitas Da Nang. Rektornya, Profesor Madya Vo Van Minh, mengatakan kampus memiliki Pusat Dukungan Inovasi dan Kewirausahaan serta Pusat Dukungan Mahasiswa dan Hubungan Bisnis. Kedua pusat tersebut berperan membina ide dan mendukung proyek rintisan mahasiswa, sekaligus menjadi penghubung antara mahasiswa dan perusahaan.

Ia menambahkan, pada 2026 universitas berencana mendesain ulang sistem program pelatihan agar lebih selaras dengan kebutuhan praktis pasar tenaga kerja. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha—termasuk melalui Badan Pengelola Taman Teknologi Tinggi Da Nang dan kawasan industri—dipandang penting untuk memperdalam kerja sama universitas–bisnis.

Dari sisi pengelola kawasan industri dan taman teknologi tinggi, Pelaksana Tugas Direktur Pusat Pelayanan Umum pada Dewan Pengelola Kawasan Industri dan Taman Teknologi Tinggi Da Nang, Tu Thanh Thuy, menekankan perlunya mengaitkan pelatihan sumber daya manusia dengan kebutuhan spesifik tiap proyek investasi. Menurutnya, ketika ada proyek baru, tim manajemen akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk mengidentifikasi jumlah, kualifikasi, dan spesialisasi yang dibutuhkan, terutama untuk insinyur teknologi tinggi. Data tersebut kemudian menjadi dasar diskusi dengan universitas untuk menyusun peta jalan pelatihan.

Pendekatan ini dinilai dapat membuat universitas lebih proaktif dalam perencanaan penerimaan mahasiswa, menyesuaikan konten pembelajaran agar lebih relevan, serta menciptakan peluang kerja yang lebih jelas bagi mahasiswa.

Direktur Universitas Da Nang, Profesor Madya Dr. Nguyen Ngoc Vu, juga menginstruksikan perguruan tinggi anggotanya untuk lebih proaktif “merancang ulang” jalur magang dan membangun forum rutin yang menghubungkan kampus dengan komunitas bisnis. Ia menekankan magang seharusnya tidak hanya menjadi komponen di akhir perkuliahan, melainkan memberi akses lebih dini ke lingkungan kerja, bahkan sejak pertengahan masa studi. Menurutnya, langkah ini membantu mahasiswa mengumpulkan pengalaman sekaligus membangun dasar bagi riset terapan yang menjawab persoalan nyata.

Vu menyebut Universitas Da Nang dipilih Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari empat universitas untuk investasi utama dan menjadi model dalam sistem pendidikan sesuai Kesimpulan No. 45-TB/TGV. Untuk mengimplementasikan orientasi tersebut, universitas menyiapkan peta jalan peningkatan kualitas pelatihan.

Secara spesifik, rencana itu mencakup target meningkatkan porsi mata kuliah yang memuat pelatihan praktis atau pembelajaran/penelitian berbasis proyek menjadi 50% dari program pelatihan, serta mewajibkan minimal satu semester magang di perusahaan bagi mahasiswa. Lembaga pelatihan juga diminta meninjau kurikulum, fasilitas laboratorium dan eksperimen, serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan dan fasilitas produksi agar target 50% pembelajaran praktis dapat terpenuhi.

Selain itu, lembaga pelatihan didorong menciptakan peluang maksimal bagi mahasiswa untuk magang efektif di perusahaan dalam dan luar negeri. Untuk bidang teknik dan teknologi, kerja sama dengan kawasan teknologi tinggi juga didorong guna menerapkan program “belajar sambil praktik” selama enam bulan demi menyiapkan tenaga kerja berkualitas tinggi.

Vu menilai kebijakan “semester bisnis” menjadi kesempatan memperluas keterkaitan tiga pihak: negara, sekolah, dan dunia usaha. Menurutnya, skema ini dapat membantu mahasiswa mengakses lingkungan kerja nyata lebih awal, mengasah keterampilan dan sikap profesional, serta membangun karier melalui pembelajaran praktis. Di sisi lain, perusahaan dapat lebih proaktif menjangkau dan merekrut talenta potensial, memberi umpan balik terhadap kurikulum, serta menunjukkan tanggung jawab sosial dalam pengembangan sumber daya manusia.