Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sumut pada 2026. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (27/2/2026).
Menurut Sulaiman, rapat pleno tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program kerja memiliki target terukur, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Ia menekankan peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026.
Sulaiman juga menyampaikan bahwa sebelumnya, pada 4 Februari 2026, telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan arah kebijakan yang dirumuskan selaras dengan prioritas nasional dan pembangunan daerah.
Dalam rapat pleno tersebut, Sumut menetapkan 27 program kerja TPAKD 2026 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas nasional. Program-program itu disebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperluas akses keuangan masyarakat, mendorong penguatan sektor UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.
Adapun fokus program kerja TPAKD 2026 mencakup sejumlah pilar utama, yakni penguatan akses dan kesejahteraan melalui penguatan jaringan layanan keuangan di berbagai wilayah Sumut; literasi dan perlindungan konsumen lewat kampanye literasi dan edukasi keuangan secara masif; Program Siswa Teladan “Satu Rekening Satu Pelajar” untuk memperkuat akses dan pengelolaan keuangan sejak dini; serta pengembangan UMKM tangguh melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan UMKM digital berbasis klaster kemitraan sektor unggulan.
Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi program berjalan optimal. Rapat pleno itu turut dihadiri Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Sumut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Di akhir sambutannya, Sulaiman mengajak seluruh pihak bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan akuntabel demi terwujudnya Sumut yang inklusif secara keuangan, kuat secara ekonomi, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
