Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat perluasan akses keuangan untuk mencapai target inklusi keuangan daerah sebesar 88,69 persen pada 2026, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, mengatakan target tersebut merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap sasaran inklusi keuangan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 91 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 93 persen pada 2029.

Menurut Agus, percepatan dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan agar akses pembiayaan semakin mudah dijangkau dan merata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program TPAKD juga mengacu pada Roadmap TPAKD 2026–2030 yang diluncurkan OJK bersama kementerian dan lembaga terkait. Roadmap tersebut ditujukan untuk memastikan kontribusi daerah selaras dengan perencanaan nasional.

Agus menegaskan, program TPAKD tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka inklusi, tetapi juga diarahkan agar akses keuangan memberi dampak pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan ekonomi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kelompok sasaran itu mencakup pelaku UMKM, perempuan, pelajar, masyarakat di wilayah 3T, hingga calon pekerja migran.

Dalam implementasinya, Agus menyebut realisasi program TPAKD 2025 mencatat penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) kepada 781 debitur dengan total Rp5,5 miliar.

Selain penyaluran pembiayaan, TPAKD juga melaksanakan 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk 12 kegiatan bertema pasar modal. Program lainnya adalah pembukaan 51.295 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Agus berharap seluruh TPAKD di tingkat kabupaten/kota terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pembiayaan produktif semakin meluas dan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.