Pelaksana Pelindungan Keraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, mengajukan permohonan audit keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit diminta untuk menelusuri pengelolaan keuangan Keraton Surakarta pada periode 2018 hingga 2025.

Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro, menyatakan surat permohonan audit telah dikirim langsung pada Kamis (22/1). Surat tersebut ditujukan kepada Ketua BPK RI dengan nomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026.

Pakoenegoro menjelaskan, audit yang dimohonkan mencakup masa kepemimpinan Paku Buwono XIII. Saat ini, menurutnya, BPK masih berada pada tahap pengumpulan informasi dan bahan keterangan. “Info dan data sedang dikumpulkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Dalam surat itu, Tedjowulan juga menegaskan posisinya sebagai Pelaksana Keraton Surakarta setelah menerima SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Penunjukan tersebut disebutnya sebagai penanda dimulainya era baru dalam tata kelola Keraton.

Tedjowulan turut menyinggung kondisi internal Keraton yang disebut belum memiliki raja definitif yang diakui pemerintah, meski terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV. Ia menekankan, audit keuangan diperlukan agar kepemimpinan barunya tidak dibebani pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya.

“Audit keuangan sangat penting agar pengelolaan ke depan bersih dan tidak membawa beban masa lalu,” tegasnya. Ia juga meminta semua pihak tidak menghalangi proses audit, termasuk tidak menyembunyikan data, serta menyatakan komitmen untuk menempuh langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan Keraton.

Selain itu, Tedjowulan mengingatkan agar dana yang bersumber dari APBN, APBD, maupun hibah lainnya tidak lagi disalurkan ke rekening pribadi, melainkan melalui badan hukum resmi. Ia menegaskan pengelolaan keuangan harus berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel.