Jakarta — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyatakan akan melakukan upaya debottlenecking untuk mengatasi hambatan pada sisi permintaan (demand) kredit melalui program percepatan intermediasi perbankan “Pinisi”.
Solikin menjelaskan, meski dari sisi penawaran terdapat kelimpahan likuiditas, permintaan kredit saat ini dinilai lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya, likuiditas tidak otomatis terserap ke aktivitas ekonomi riil.
“Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, debottlenecking itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respons sisi demand,” kata Solikin saat menjawab pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Ia menerangkan, Pinisi menerapkan prinsip menghubungkan atau memadankan (matchmaking) antara pasokan (supply) likuiditas dan permintaan (demand) kredit. Program tersebut, menurutnya, tidak hanya menambah pasokan dana, tetapi juga memastikan penyaluran dilakukan secara tepat sasaran.
“Jadi nanti kita lakukan secara reguler dalam tiap triwulan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha terkait,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Solikin menilai aspek utama tetap berada pada kebijakan sektoral dan fiskal. Sementara itu, kebijakan moneter bekerja secara tidak langsung melalui mekanisme intermediasi perbankan sehingga membutuhkan koordinasi lintas otoritas.
Dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ia mengatakan isu bottlenecking juga menjadi perhatian bersama. Karena itu, fokus KSSK disebut tidak hanya pada stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, tetapi juga mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sisi permintaan.
Menjawab pertanyaan mengenai peran uang primer (M0) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Solikin menyebut M0 sebagai fondasi awal pembentukan uang dalam perekonomian dan menjadi dasar peredaran uang kartal. Namun, ia menekankan M0 tidak akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi bila hanya berhenti sebagai uang tunai atau uang kartal.
Menurutnya, diperlukan instrumen di pasar keuangan agar uang dapat beredar dan masuk ke mekanisme intermediasi, termasuk melalui penyaluran kredit yang didukung oleh kebijakan giro wajib minimum (GWM). Meski demikian, ia menambahkan kredit yang ditarik tidak selalu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi riil dan kerap kembali tertahan di sistem keuangan.
“Sekarang memang isunya adalah sisi demand. Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya,” kata Solikin.
Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur—Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Ia menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.
Uji kelayakan dijadwalkan berlanjut pada Senin (26/1) dan akan diikuti dua kandidat lainnya, yakni Asisten Gubernur—Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Komisi XI DPR RI berencana menggelar rapat internal pada Senin (26/1) untuk mengambil keputusan mengenai Deputi Gubernur BI terpilih melalui musyawarah mufakat. Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI untuk dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).
