Gejolak ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dinilai berpotensi menekan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Meski secara geografis berada jauh dari pusat konflik, Indonesia tetap berisiko terdampak melalui fluktuasi harga energi, gangguan perdagangan global, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Soemitro Economic Forum II yang diselenggarakan Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3). Forum ini digelar sebagai refleksi 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperingati 25 tahun wafatnya ekonom senior Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
Pembukaan forum dilakukan oleh Prof. A. M. Hendropriyono. Ia menyampaikan bahwa pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo masih relevan untuk menjawab situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, konsep “Soemitronomics” menawarkan arah bagi Indonesia untuk membangun kedaulatan industri nasional.
Hendropriyono menjelaskan gagasan utama Soemitro, yakni membangun kapitalisme nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa. Dalam kerangka itu, negara diposisikan sebagai pengarah, pelindung, dan penggerak agar lahir kekuatan ekonomi nasional. Ia menilai, di tengah ketidakpastian geopolitik global, krisis energi, dan fragmentasi ekonomi dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menegakkan kembali ekonomi nasional sebagaimana dirumuskan Soemitro.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan kapitalisme nasional, antara lain hilirisasi total sumber daya alam, mendorong lahirnya konglomerat nasional berbasis produksi, memperkuat peran negara sebagai arsitek ekonomi, mendorong industrialisasi berbasis ekspor, serta melakukan revolusi pendidikan teknologi dan industri. Hendropriyono menyatakan konsistensi pelaksanaan strategi tersebut dinilai dapat mengarah pada ekonomi nasional yang berdaulat, kuat, dan berkeadilan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas sekaligus Chairman IN.RY, Fakhrul Fulvian, menyoroti meningkatnya kompleksitas ekonomi global akibat perkembangan teknologi dan konflik geopolitik. Ia mencontohkan eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sempat mendorong harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Fakhrul menambahkan, meski harga minyak sempat turun, posisinya masih jauh di atas asumsi APBN tersebut.
Fakhrul juga menilai dunia tengah menghadapi tren proteksionisme dan perang dagang yang mengubah arah globalisasi. Ia menyebut langkah pemerintah Indonesia menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat patut diapresiasi, namun tetap perlu dikaji secara kritis. Di sektor ketahanan pangan, ia mengatakan Indonesia saat ini mengalami surplus beras, tetapi kondisi itu perlu dijaga agar berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian global.
Dalam forum yang sama, pakar intelijen dan analis pertahanan keamanan Heru Indriyanto menyoroti rencana penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam satu entitas investasi bernama Danantara. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menciptakan kekuatan ekonomi besar karena nilai aset awalnya diperkirakan mencapai sekitar Rp14.000 triliun. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan aset yang sangat besar itu.
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra sekaligus cucu Prof. Soemitro, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan pemikiran kakeknya masih relevan dengan perubahan ekonomi global. Ia menilai dunia berada dalam fase “resetting” dengan munculnya pola kepemimpinan dan dinamika ekonomi baru. Ia juga menekankan pentingnya forum ekonomi sebagai ruang diskursus terbuka berbasis data, bukan sekadar mencari pembenaran atas suatu pandangan.
Rahayu Saraswati mencontohkan perkembangan perdagangan digital yang menurutnya mulai bergeser dari kota menuju desa. Ia menyebut data menunjukkan transaksi e-commerce semakin banyak melibatkan pelaku usaha dan konsumen di wilayah pedesaan, sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi dari bawah.
Ia juga menyinggung isu tarif perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menurutnya, perhatian publik kerap terfokus pada komoditas yang dikenakan tarif 19 persen, sementara lebih dari seribu komoditas lain justru dikenakan tarif nol persen. Ia berharap para ekonom dapat menjelaskan isu ekonomi makro dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas.
Ekonom Harryadin Mahardika menilai Soemitro Djojohadikusumo dapat menjadi teladan bagi generasi muda karena berperan sebagai intelektual sekaligus terlibat langsung dalam perjuangan bangsa. Ia mengatakan ekonom tidak cukup hanya berada di ranah akademik, tetapi juga perlu terjun langsung ke masyarakat.
Dalam konteks 500 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Harryadin melihat adanya kemauan politik yang kuat untuk menjalankan reformasi struktural ekonomi. Ia mencontohkan program efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk program penggerak ekonomi masyarakat, program makan bergizi gratis, serta sejumlah inisiatif pendidikan seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Harryadin juga menilai pemerintah mulai mengantisipasi dampak konflik global melalui penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta transisi energi. Menurutnya, perang yang terjadi saat ini memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu, General Convener Soemitro Economic Forum 2026, Leonardo A. Putong, menegaskan pemikiran Prof. Soemitro perlu terus dikembangkan dan diwujudkan dalam kebijakan nyata. Ia menyatakan, bagi Soemitro, ekonomi bukan semata angka dan teori, melainkan menyangkut kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat. Leonardo menekankan warisan pemikiran tersebut merupakan bagian dari perjuangan ekonomi Indonesia dan tidak semestinya dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat.
