Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Debottlenecking ke-5 yang digelar pada Jumat (13/03) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Sidang tersebut membahas sejumlah hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari impor, persoalan perizinan, hingga kendala investasi di berbagai sektor.

Pada agenda pertama, sidang menyoroti permasalahan perizinan impor bahan peledak berupa ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan ini digunakan sebagai komponen dalam produksi gas N2O atau gas bius yang dimanfaatkan untuk kebutuhan medis.

Agenda kedua membahas aduan terkait proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Tiga perusahaan yang menyampaikan aduan tersebut adalah PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, dan PT Kairos Indah Sejahtera.

Selanjutnya, agenda ketiga memuat pengaduan PT Galang Bumi Industri mengenai penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang disebut belum terealisasi. Rekomendasi itu dibutuhkan untuk mendukung proyek Strategis Nasional (PSN) di Batam serta realisasi investasi di kawasan tersebut.

Purbaya mengatakan, melalui sidang debottlenecking, pemerintah berupaya mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administratif agar kegiatan investasi dan industri dapat berjalan lebih optimal.