DENPASAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat telah melaksanakan 10.276 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Bali sepanjang 2025 hingga Desember. Kegiatan tersebut terdiri atas 60 kegiatan yang dilakukan secara mandiri, 10.097 kegiatan melalui kerja sama Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK), serta 119 kegiatan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sebagai narasumber.
Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu, Senin (23/2/2026), mengatakan OJK mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak dengan mengacu pada 10 sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025. Sasaran tersebut meliputi pelajar, mahasiswa dan pemuda, karyawan, petani dan nelayan, pekerja migran Indonesia (PMI) dan calon PMI, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyandang disabilitas, masyarakat daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), perempuan/ibu rumah tangga, serta komunitas.
Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Bali, OJK menjalankan bauran strategi melalui edukasi tatap muka, edukasi daring, aliansi strategis, serta edukasi tematik. Secara keseluruhan, edukasi keuangan OJK Bali disebut telah menjangkau lebih dari 91.554 orang, sementara edukasi melalui media sosial menjangkau sekitar 286.299 orang.
Selain kegiatan yang dilakukan OJK, lembaga jasa keuangan di Bali juga melaksanakan edukasi melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hingga Desember 2025, program tersebut mencapai 1.646 kegiatan dengan 834.138 peserta. Dengan demikian, total kegiatan edukasi keuangan di Bali tercatat 11.922 kegiatan yang menjangkau 925.692 peserta.
Berbagai program edukasi OJK sepanjang 2025 hingga Desember turut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, antara lain intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1–5 km care, edukasi tersegmentasi untuk pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), dan pelaku UMKM, program OJK Ngiring ke Banjar, serta Training of Trainers (ToT) bagi anggota Satgas PASTI. OJK juga menggelar edukasi daring melalui media sosial seperti Instagram serta publikasi iklan layanan masyarakat di radio dan media online di Bali.
Upaya literasi keuangan tersebut diiringi penguatan program inklusi keuangan yang didukung berbagai pihak, termasuk melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sepanjang 2025 hingga Desember, TPAKD di Bali menyelenggarakan 845 kegiatan dengan total peserta 75.782 orang. Kegiatan ini terkait program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, program peningkatan inklusi pasar modal, serta Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa).
Di sisi perlindungan konsumen, OJK Bali melaporkan telah menerima 784 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sepanjang 2025 hingga Desember. Dari jumlah tersebut, 262 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 345 dari perusahaan peer to peer lending, 133 dari perusahaan pembiayaan, 25 dari perusahaan asuransi, 2 dari industri jasa keuangan non-bank lainnya, serta 8 dari pasar modal.
Status penanganan pengaduan mencatat 705 pengaduan telah selesai, 21 pengaduan masih dalam proses penanganan oleh PUJK, dan 58 pengaduan dalam proses tanggapan konsumen. Berdasarkan jenis permasalahan, pengaduan didominasi isu perilaku petugas penagihan sebanyak 219 pengaduan, serta fraud eksternal—seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber—serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 82 pengaduan.
Untuk mendukung kelancaran kredit/pembiayaan, OJK juga memberikan layanan penarikan data Informasi Debitur (iDeb) SLIK. Sepanjang 2025 hingga Desember, OJK Bali melayani penarikan iDeb SLIK secara daring kepada 4.841 orang dan secara walk in kepada 7.064 orang. Angka ini disebut meningkat 23,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
OJK menyatakan optimistis sektor jasa keuangan dapat tetap stabil, kontributif, dan tumbuh berkelanjutan melalui kebijakan yang mendorong perkembangan industri, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha.
