Peringkat pusat keuangan Kota Ho Chi Minh dalam Global Financial Centers Index (GFCI) baru-baru ini naik 11 tingkat ke posisi 84. Sejumlah ahli menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif, namun menekankan perlunya langkah lanjutan agar peningkatan peringkat dapat diterjemahkan menjadi fondasi nyata berupa kerangka kelembagaan, arus modal, dan pasar yang berfungsi. Dalam proses itu, mekanisme sandbox disebut memainkan peran sentral.
Selama bertahun-tahun, pasar keuangan Vietnam dinilai masih berputar terutama pada kredit perbankan, sekuritas, dan real estat. Sementara itu, kelas aset baru kerap dianggap sensitif, dan fintech—meski berkembang cepat—dinilai belum memiliki kerangka hukum yang jelas. Le Hoai An, CFA, pendiri IFSS yang bergerak di pelatihan dan konsultasi perbankan, menyebut situasi tersebut diperkirakan mulai bergeser signifikan sejak 2025 seiring munculnya mekanisme pengujian terkontrol di sektor perbankan, kerangka percontohan untuk aset kripto, serta landasan hukum bagi pusat keuangan internasional secara bersamaan.
Menurut Le Hoai An, perubahan ini bukan sekadar pelonggaran regulasi, melainkan berjalan dalam logika yang konsisten: memberi ruang eksperimen dalam batas yang ditentukan, dengan syarat partisipasi yang jelas dan pengawasan ketat. Ia menggambarkan implementasinya mengikuti peta jalan tiga langkah yang sistematis.
Pada langkah pertama, konsep-konsep inti dilegalkan. Undang-Undang No. 71/2025/QH15 tentang Industri Teknologi Digital memasukkan aset digital ke dalam cakupannya, sehingga menjawab persoalan mendasar terkait penetapan objek yang dapat diperdagangkan dan dikelola oleh pasar.
Langkah kedua adalah penerapan mekanisme pengujian terkontrol. Keputusan 94/2025/ND-CP membuka sandbox di sektor perbankan, sementara Resolusi 05/2025/NQ-CP menempatkan pasar mata uang kripto dalam fase uji coba selama lima tahun. Tahap ini dinilai penting karena mengubah konsep baru menjadi model yang dapat dijalankan dalam praktik di bawah pengawasan otoritas pengatur.
Langkah ketiga adalah melengkapi kerangka kelembagaan. Resolusi 222/2025/QH15 disebut meletakkan dasar bagi pusat keuangan internasional, Keputusan 323/2025/ND-CP mengonkretnya menjadi badan hukum, Keputusan 330/2025/ND-CP membentuk pasar khusus seperti bursa komoditas, dan Surat Edaran 15/2026/TT-BTC menetapkan prinsip akuntansi untuk aset kripto. Rangkaian aturan ini dinilai membentuk ekosistem hukum yang berkembang secara bertahap.
Dalam konteks tersebut, sandbox tidak lagi dipandang sebagai alat teknis yang berdiri sendiri, melainkan poros inovasi. Profesor Madya Bui Huy Nhuong, Direktur Universitas Ekonomi Nasional, menilai sandbox sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan kerangka hukum bagi teknologi baru seperti blockchain dan aset digital. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan fintech, startup, dan lembaga keuangan menguji produk dan layanan dalam lingkup serta jangka waktu tertentu di bawah pengawasan regulator, sehingga menekan risiko dan menyediakan data praktis untuk penyesuaian kebijakan.
Sandbox juga disebut berperan sebagai jembatan antara inovasi dan manajemen negara. Profesor Madya Bui Quang Hung, Wakil Direktur Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh, menyatakan bahwa pada fase pembentukan pusat keuangan internasional, sandbox merupakan alat inovatif yang dapat membantu membangun keunggulan kompetitif bagi pusat tersebut dan sistem keuangan Vietnam.
Profesor Madya Dr. Nguyen Huu Huan, Wakil Ketua VIFC-HCMC, menegaskan bahwa tidak ada pusat keuangan internasional yang berhasil tanpa mekanisme sandbox. Namun, ia menekankan bahwa inti sandbox bukan pada pelonggaran regulasi, melainkan pada perancangan manajemen risiko yang cerdas. Menurutnya, sandbox modern perlu berbasis data, dipantau secara real-time, dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. Ia menyebut sandbox sebagai alat manajemen, alat untuk menarik investasi, dan alat bagi daya saing nasional.
Dalam model yang dibahas para ahli, sandbox diproyeksikan menjadi platform untuk mengembangkan pilar-pilar seperti keuangan digital, aset digital, pembayaran lintas batas, tokenisasi aset riil, keuangan hijau, dan pasar karbon. Bidang-bidang tersebut dinilai masih kekurangan kerangka hukum yang lengkap, tetapi dipandang berpotensi menghasilkan nilai besar di masa depan.
Para ahli juga menekankan bahwa sandbox bukan “zona pengecualian hukum”. Mekanisme ini tetap dirancang dengan titik pemeriksaan yang jelas, termasuk perlindungan data pribadi, anti pencucian uang, keamanan nasional, dan kedaulatan moneter. Pendekatan ini disebut mencerminkan pergeseran pola pikir pengelolaan: dari “melarang” menjadi “mengizinkan di bawah kendali”, serta dari kontrol pasif menuju pengawasan aktif.
Dari sisi pasar, Dr. Nguyen Quang Huy memandang pusat keuangan internasional bukan hanya pusat aliran modal, melainkan juga “laboratorium institusional” tempat entitas dapat meluncurkan produk yang sebelumnya belum ada. Ia mencontohkan bank dapat memperdagangkan aset digital, produk derivatif kompleks, atau pinjaman lintas batas dengan prosedur yang disederhanakan. Dalam kerangka itu, sandbox dinilai dapat mempersingkat waktu peluncuran ke pasar, yang dianggap krusial di tengah percepatan pertumbuhan global fintech dan aset digital.
Selain pengujian produk, pembentukan entitas hukum independen di dalam Pusat Keuangan Internasional juga disebut membuka ruang bagi bank untuk memisahkan pencatatan akuntansi, memanfaatkan insentif pajak, dan mengakses mekanisme valuta asing yang lebih fleksibel. Kondisi tersebut dipandang sebagai syarat penting untuk mengembangkan aktivitas keuangan lintas batas, bidang yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan bagi bank-bank Vietnam.
Secara keseluruhan, para ahli menilai sandbox tengah bergeser dari sekadar alat uji coba menjadi “infrastruktur kelembagaan lunak” yang dapat menentukan daya saing pusat keuangan internasional. Seiring Vietnam menyempurnakan kerangka hukum untuk aset digital, fintech, dan model keuangan baru, tantangan utamanya dinilai bukan hanya membuka diri, tetapi juga merancang mekanisme pengujian yang cukup fleksibel untuk mendorong inovasi sekaligus cukup ketat untuk mengendalikan risiko, sehingga potensi dapat berubah menjadi arus modal dan pasar yang nyata.
