JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar workshop edukatif untuk mendorong pengembang properti memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang, di tengah dinamika pasar properti yang kian menantang.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir perbankan cenderung lebih berhati-hati terhadap sektor properti pascapandemi. Kondisi ini berdampak pada pengembang maupun konsumen, antara lain melalui pengetatan persetujuan kredit KPR/KPA.
Arvin menjelaskan, struktur pembiayaan pengembang selama ini umumnya mengandalkan kombinasi sekitar 30% modal sendiri dan 70% pembiayaan bank. Namun, menurutnya, karakter industri properti yang memiliki siklus proyek panjang dan kebutuhan modal kerja besar membuat ketergantungan pada perbankan saja tidak lagi memadai untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, terutama saat pasar berfluktuasi.
Pernyataan itu disampaikan Arvin dalam workshop bertema “Solusi Percepatan Pendanaan Non Bank Melalui Pasar Modal” yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, pada 23 Februari.
Melalui kegiatan tersebut, REI DKI Jakarta ingin membuka wawasan bahwa pasar modal dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang, baik melalui penerbitan saham (equity) maupun surat utang seperti obligasi dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS).
Arvin juga menyoroti masih adanya keraguan di kalangan pengembang, khususnya skala menengah, karena proses go public dipersepsikan kompleks dan menuntut kesiapan tata kelola serta transparansi yang tinggi. Meski demikian, ia menegaskan akses ke pasar modal sebenarnya terbuka.
Di BEI, terdapat tiga papan pencatatan saham, yaitu Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Arvin menilai Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi lebih sesuai bagi perusahaan skala menengah karena persyaratan yang lebih adaptif.
REI DKI Jakarta menargetkan secara realistis agar sekitar 5% pengembang skala menengah anggotanya mulai menjalankan proses menuju pasar modal pada periode 2026–2028. Estimasi tersebut setara dengan sekitar 25 perusahaan.
Arvin memperkirakan, bila satu perusahaan dapat menghimpun dana Rp100–200 miliar, potensi pendanaan secara agregat yang masuk ke perusahaan pengembang sedikitnya mencapai Rp5 triliun. Angka ini belum termasuk pengembang besar yang telah lebih dahulu aktif di pasar modal.
Saat ini, terdapat sekitar 92 perusahaan sektor properti yang tercatat di bursa. REI DKI Jakarta berharap jumlah tersebut terus bertambah, khususnya dari kalangan anggotanya. Arvin menilai pasar modal bukan hanya alternatif pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kredibilitas, tata kelola, dan daya saing perusahaan properti.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia, Listyorini Dian Pratiwi, menekankan peran strategis sektor properti dalam perekonomian nasional. Menurutnya, sektor ini merupakan salah satu indikator kepercayaan ekonomi karena ketika properti tumbuh, pembiayaan bergerak, lapangan kerja tercipta, dan efek berganda menyebar ke berbagai sektor seperti konstruksi, perbankan, hingga industri bahan bangunan.
Listyorini menyampaikan BEI berkomitmen menjadi mitra strategis bagi perusahaan properti untuk memperoleh pendanaan berkelanjutan. Berdasarkan data BEI, saat ini terdapat 956 perusahaan tercatat saham dan 131 penerbit obligasi. Dari jumlah itu, 92 emiten berasal dari sektor properti dan real estate.
Ia menilai potensi pendanaan dari pasar modal masih sangat besar, mengingat banyak pengembang memiliki kapasitas untuk meningkatkan skala usaha namun terkendala akses pembiayaan. Dalam konteks tersebut, pasar modal dinilai dapat menjadi katalis.
Listyorini mencontohkan perjalanan pendanaan Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) untuk menunjukkan bahwa IPO bukan tujuan akhir, melainkan awal dari strategi pendanaan jangka panjang. Ia menyebut, sebelum IPO perusahaan telah menerbitkan obligasi, dan setelahnya aktif melakukan berbagai aksi korporasi termasuk penerbitan obligasi lanjutan serta pemanfaatan instrumen seperti DIRE/REITs.
Menurutnya, pasar modal menyediakan beragam instrumen—mulai dari saham, obligasi, sukuk, hingga DIRE/REITs—yang memungkinkan perusahaan menyusun struktur biaya pendanaan yang lebih optimal dan fleksibel sesuai kebutuhan bisnis.
Melalui workshop ini, REI DKI Jakarta dan BEI sepakat memperkuat kolaborasi dalam pendampingan, edukasi, dan fasilitasi bagi pengembang properti yang ingin mengakses pasar modal. Keduanya menilai transformasi struktur pembiayaan sektor properti sebagai langkah strategis untuk membangun industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal menghimpun dana. Ini tentang membangun fondasi industri properti yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan jangka panjang,” kata Arvin.
