Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menggelar workshop edukatif untuk memperluas pemahaman pengembang properti mengenai pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Kegiatan yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/2), itu digelar bekerja sama dengan BEI di tengah tantangan likuiditas yang masih dihadapi pasar properti.
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir perbankan cenderung lebih selektif terhadap sektor properti. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kehati-hatian dalam penyaluran kredit, baik kepada pengembang maupun konsumen melalui skema KPR dan KPA.
Arvin menjelaskan, struktur pendanaan pengembang selama ini umumnya bertumpu pada kombinasi sekitar 30% modal sendiri dan 70% pembiayaan bank. Namun, dengan karakter proyek properti yang berjangka panjang dan padat modal, ketergantungan pada satu sumber pendanaan dinilai tidak lagi memadai.
“Industri properti membutuhkan skema pembiayaan yang berkelanjutan. Dalam situasi pasar yang fluktuatif, diversifikasi sumber pendanaan menjadi kebutuhan strategis,” ujar Arvin.
Menurut Arvin, workshop bertajuk Solusi Percepatan Pendanaan Non Bank Melalui Pasar Modal itu ditujukan untuk memperkenalkan berbagai instrumen pendanaan di pasar modal, mulai dari penerbitan saham hingga surat utang seperti obligasi dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS). Meski demikian, ia mengakui masih ada keraguan di kalangan pengembang, terutama skala menengah, untuk melangkah ke pasar modal.
“Proses go public kerap dipersepsikan rumit dan menuntut kesiapan tata kelola serta transparansi. Padahal, akses ke pasar modal sebenarnya cukup terbuka, terutama dengan adanya papan pencatatan yang lebih adaptif,” kata Arvin.
Di BEI terdapat tiga papan pencatatan saham, yakni Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Arvin menilai Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi lebih relevan bagi perusahaan menengah yang ingin bertumbuh melalui pasar modal.
REI DKI Jakarta menargetkan sekitar 5% pengembang skala menengah anggotanya dapat mulai masuk ke proses pasar modal pada periode 2026–2028. Target tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 25 perusahaan.
“Jika masing-masing perusahaan mampu menghimpun dana Rp100 hingga Rp200 miliar, maka potensi pendanaan yang masuk ke sektor pengembang bisa mencapai sedikitnya Rp5 triliun,” ujar Arvin.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI, Listyorini Dian Pratiwi, menekankan bahwa sektor properti memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan kerap menjadi barometer kepercayaan ekonomi karena efek bergandanya yang luas.
“Ketika sektor properti bergerak, pembiayaan mengalir, lapangan kerja tercipta, dan dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor lain seperti konstruksi, perbankan, hingga industri bahan bangunan,” kata Listyorini.
Berdasarkan data BEI, saat ini terdapat 956 perusahaan tercatat saham dan 131 penerbit obligasi. Dari jumlah itu, 92 emiten berasal dari sektor properti dan real estat. Menurut Listyorini, angka tersebut masih memiliki ruang besar untuk bertumbuh.
Ia mencontohkan perjalanan pendanaan Bumi Serpong Damai Tbk yang memanfaatkan pasar modal secara berkelanjutan melalui IPO, penerbitan obligasi, hingga pemanfaatan instrumen DIRE/REITs. “Pasar modal menyediakan fleksibilitas struktur pendanaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan cost of funding dengan kebutuhan bisnisnya,” ujarnya.
Melalui workshop tersebut, REI DKI Jakarta dan BEI menyepakati penguatan kolaborasi dalam pendampingan dan edukasi bagi pengembang properti yang berminat mengakses pasar modal. Keduanya menilai transformasi struktur pembiayaan penting untuk membangun industri properti yang lebih sehat, transparan, dan berdaya saing.
“Ini bukan semata soal mencari dana, tetapi tentang membangun fondasi industri properti yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Arvin.
