BANJARMASIN – Komitmen memperkuat akses keuangan di daerah kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Senin (23/02). Bappedalitbang Kabupaten Banjar turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, H. Ikhwansyah, dalam forum yang mempertemukan pemangku kepentingan sektor keuangan dan pemerintah daerah.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Ariadi menekankan pentingnya peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai fondasi untuk memperkuat ekonomi produktif masyarakat. Ia menyebut akses keuangan bukan sekadar data statistik, melainkan instrumen untuk mendorong pertumbuhan usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat Banua.
Ariadi juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mengakselerasi kinerja TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui tiga fokus. Pertama, memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM agar pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang. Kedua, mempercepat digitalisasi keuangan daerah agar layanan semakin dekat, cepat, dan mudah dijangkau hingga wilayah pelosok. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami pemanfaatan layanan jasa keuangan secara bijak dan produktif.
Ia menegaskan TPAKD perlu menjadi penggerak agar manfaat akses keuangan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan otoritas terkait diperlukan agar program tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengatakan rakor tahun ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD Perkuat IKAD untuk Membangun Banua.” Ia menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Rakorda turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fajar Madjardi serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Wibowo, bersama anggota TPAKD kabupaten/kota se-Kalsel. Kehadiran lintas institusi ini menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk memperkuat akses keuangan.
Menanggapi hasil rakor, Kasubbid Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Gusti Rizki Azhari, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan strategis melalui sinkronisasi program perencanaan daerah. Ia mengatakan Bappedalitbang akan memastikan penguatan akses keuangan terintegrasi dalam dokumen perencanaan serta mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi produktif di Kabupaten Banjar. Menurutnya, kolaborasi yang solid diharapkan mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing demi kemajuan Banua.
