Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, yang selama ini dikenal berstatus miskin ekstrem meski berada di sekitar kawasan wisata Waduk Darma, mulai mendapat intervensi melalui Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR). Program ini menargetkan 161 keluarga prasejahtera di desa penyangga kawasan wisata tersebut untuk didorong menuju peningkatan kesejahteraan.
PINTAR merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Desa Paninggaran pada Kamis, 26 Desember 2026. Forum itu mempertemukan perwakilan lintas kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta mitra pemberdayaan.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, menyampaikan bahwa intervensi program tidak bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan mengedepankan kolaborasi dengan sektor keuangan formal. Ia menegaskan fokus program diarahkan pada 161 keluarga sasaran, dengan target jangka dekat minimal 10 persen di antaranya mengalami peningkatan status kesejahteraan dalam satu tahun.
Menurut Erdiriyo, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening bank. Ia menekankan bahwa kesejahteraan juga ditandai oleh kemampuan warga menciptakan sumber pendapatan baru serta ketahanan yang lebih baik menghadapi guncangan ekonomi.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan PINTAR sebagai langkah memperluas akses keuangan yang berkualitas. Ia menilai perluasan akses tidak cukup berhenti pada pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
Agus juga mengingatkan pentingnya literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat memahami manfaat dan risiko layanan keuangan, sekaligus tidak terjebak praktik ilegal.
Mewakili Bupati Kuningan, Wakil Bupati Tuti Andriani menyambut baik intervensi pemerintah pusat di Paninggaran. Namun, ia mengingatkan agar pembukaan akses keuangan dibarengi edukasi yang kuat. Ia menilai literasi yang lemah dapat membuat warga rentan terjerat pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir berkedok layanan keuangan. Tuti juga meminta organisasi perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam mengembangkan potensi ekonomi Kecamatan Darma.
Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, memaparkan hasil pemetaan terhadap 161 keluarga sasaran. Mayoritas warga disebut berpendidikan sekolah dasar dan bekerja sebagai buruh, petani, atau pedagang kecil. Meski penghasilan terbatas, 84 persen keluarga tercatat memiliki kebiasaan menabung secara informal, seperti tabungan sekolah, tabungan maulid, atau melalui kolektor pribadi. Sementara itu, baru 26 persen yang mengakses layanan perbankan formal.
Untuk memperluas akses sekaligus menekan biaya administrasi, PINTAR mendorong penggunaan dompet digital (e-wallet). Dari 60 warga yang mendapat pelatihan, 59 orang langsung mengaktifkan akun. Kepemilikan e-wallet pun meningkat dari 3 persen menjadi 39 persen dalam waktu singkat.
Salah satu pelaku usaha kecil, Oting, mengaku merasakan manfaat dari digitalisasi transaksi. Ia menyebut kini dapat bertransaksi, membeli token listrik, hingga memutar modal usaha cukup melalui ponsel.
Selain itu, bantuan pembiayaan disalurkan melalui skema formal berbasis komunitas seperti PNM Mekaar dan Bumdesma. Martini, salah satu penerima manfaat, mengatakan skema pinjaman tanpa agunan melalui Bumdesma membantunya, terlebih karena dilengkapi perlindungan asuransi jiwa dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan memproyeksikan Desa Paninggaran dapat menjadi percontohan nasional pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis inklusi keuangan desa apabila target graduasi minimal 10 persen keluarga tercapai pada 2026.
