Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk merespons potensi gejolak ekonomi global yang dipicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Salah satu fokus yang dibahas adalah upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional, termasuk dengan mempertimbangkan opsi bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Wacana tersebut mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pemerintah menilai fluktuasi harga minyak mentah dunia berpotensi memicu dampak berantai terhadap perekonomian domestik, termasuk risiko kenaikan harga komoditas pangan. Karena itu, langkah antisipatif dinilai perlu ditempuh untuk mengendalikan konsumsi energi.
Dalam rapat kabinet, Prabowo menekankan perlunya tindakan konkret agar pemerintah tidak menganggap situasi aman tanpa upaya penghematan. Ia menyampaikan pentingnya langkah antisipatif, termasuk menekan konsumsi BBM. Menurutnya, meski Indonesia patut bersyukur atas kondisi yang relatif stabil, hal itu tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap upaya efisiensi energi.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah negara disebut telah lebih dulu menerapkan kebijakan untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Thailand dan Vietnam, misalnya, mendorong sebagian sektor pegawai menerapkan skema WFH. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk instansi pemerintah, disertai pembatasan perjalanan dinas dan sejumlah aktivitas pemerintahan lain sebagai bagian dari efisiensi energi. Sementara Pakistan disebut memberlakukan langkah penghematan yang ketat, yang turut dipaparkan dalam sesi kabinet.
Jika kebijakan efisiensi BBM diterapkan secara luas, perubahan berpotensi terjadi pada pola kerja dan mobilitas masyarakat. Dari sisi ekonomi, langkah ini dinilai memiliki konsekuensi ganda: dapat membantu menekan inflasi dan menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global, namun juga menuntut adaptasi dari dunia usaha dan masyarakat. Penerapan WFH, misalnya, dapat mendorong digitalisasi dan efisiensi operasional, tetapi memerlukan kesiapan infrastruktur serta perubahan budaya kerja.
Pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait penerapan kebijakan tersebut. Namun, pembahasan ini menunjukkan upaya antisipatif pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar dampaknya optimal dan tidak menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan.
