Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sumut pada tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (27/2/2026).

Sulaiman menyebut rapat pleno tersebut sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap program memiliki target yang terukur, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“TPAKD harus jadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026,” kata Sulaiman.

Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya, pada 4 Februari 2026, telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD. Kegiatan itu disebut bertujuan memastikan arah kebijakan yang disusun selaras dengan prioritas nasional dan pembangunan daerah.

Menurut Sulaiman, Sumut telah menyusun 27 program kerja TPAKD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas nasional. Program-program tersebut, lanjutnya, mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperluas akses keuangan, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong percepatan digitalisasi ekonomi daerah.

Penguatan akses dan pengelolaan keuangan, kata dia, turut didorong melalui program Siswa Teladan “Satu Rekening Satu Pelajar” serta pengembangan UMKM Tangguh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pilar lainnya mencakup penguatan sinergi melalui klaster kemitraan sektor unggulan dan pengembangan UMKM digital.