Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin tercatat meningkat menjadi 5,40 persen pada 2025. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah bergerak positif dan stabil dalam dua tahun terakhir.
Data tersebut dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuasin dalam audiensi bersama Bupati Banyuasin Askolani di Guest House Rumah Dinas Bupati, Jumat, 27 Februari 2026. Kepala BPS Banyuasin Basuki Rahmat memimpin pemaparan indikator makro daerah, didampingi jajaran statistisi serta pejabat perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparannya, Basuki menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi Banyuasin yang menunjukkan peningkatan. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,14 persen, lalu naik menjadi 5,40 persen secara tahunan pada 2025. “Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,14 menjadi 5,40 persen,” ujar Basuki Rahmat.
BPS menilai kenaikan tersebut mencerminkan penguatan sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, BPS juga memaparkan angka kemiskinan dan pengangguran yang disebut menjadi acuan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki turut menyampaikan data sektor pertanian Banyuasin. Luas panen pada 2025 tercatat mencapai 230.797 hektare, dengan produksi gabah kering giling sebesar 1.175.418 ton dan produksi beras 674.989 ton. Sektor pertanian disebut berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui ketersediaan pangan.
Audiensi itu juga membahas persiapan Sensus Tahun 2026 yang dinilai penting untuk memperbarui basis data pembangunan. Bupati Banyuasin Askolani menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus 2026 dan menyebut pemerintah daerah siap memfasilitasi kelancaran pendataan.
Askolani menilai pertumbuhan 5,40 persen mencerminkan ketahanan ekonomi lokal, dengan geliat usaha masyarakat yang semakin terlihat pascapemulihan ekonomi. “Data akurat menjadi fondasi kebijakan pembangunan Banyuasin,” tegasnya.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS disebut akan terus diperkuat untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Audiensi tersebut juga menjadi ruang evaluasi capaian pembangunan daerah, dengan indikator makro dianalisis sebagai dasar penentuan program prioritas berikutnya.
