YOGYAKARTA — Ketegangan geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Dosen Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, menyebut dampak tersebut dapat merembet ke inflasi, nilai tukar rupiah, hingga menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya pada Senin (16/3/2026), Widarta memaparkan struktur APBN 2026 yang mencatat belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran berada di kisaran Rp689,1 triliun.
Menurutnya, kondisi global yang tidak stabil berpotensi memperbesar tekanan terhadap APBN, terlebih karena sejumlah program strategis pemerintah memerlukan pembiayaan besar. Ia menilai stabilitas ekonomi global menjadi faktor penting yang perlu terus diperhatikan dalam menjaga ketahanan fiskal.
Risiko inflasi dan beban subsidi energi
Widarta menyoroti konflik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga komoditas global, khususnya minyak. Jika harga minyak dunia meningkat, ia menilai dampaknya bisa memicu inflasi domestik sekaligus memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Ia mencontohkan, asumsi harga minyak dalam APBN diperkirakan sekitar 70 dolar AS per barel, sementara harga saat ini disebut berada di kisaran 85 dolar AS per barel. Sejumlah pengamat, lanjutnya, bahkan memperkirakan harga minyak dapat menembus 100 dolar AS per barel atau lebih. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan pada APBN melalui peningkatan kebutuhan subsidi energi.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah
Selain inflasi, Widarta menilai ketegangan geopolitik dapat memicu perubahan arah aliran investasi global. Dalam situasi ketidakpastian, investor cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan emas. Kondisi itu, menurutnya, dapat menekan nilai tukar rupiah karena adanya arus modal keluar dari negara berkembang.
Ia juga menyinggung potensi gangguan rantai pasokan global apabila jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz terdampak konflik. Widarta menyebut sekitar 20–30 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut, sehingga gangguan di kawasan itu dapat menghambat distribusi energi global.
Di sisi lain, ia menilai Indonesia memiliki peluang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional, seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Namun, peluang tersebut menurutnya perlu diimbangi kesiapan infrastruktur serta sistem keamanan yang memadai.
Antisipasi lonjakan harga jelang Idul Fitri
Widarta turut mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri, yang menurutnya kerap terjadi setiap tahun. Ia menilai, meski secara teori konsumsi makanan berkurang saat puasa, dalam praktiknya kualitas dan variasi konsumsi justru meningkat dan dapat mendorong kenaikan harga di pasaran.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik agar pasokan antar daerah tidak timpang. Ia mencontohkan kondisi ketika suatu wilayah mengalami surplus produksi, tetapi distribusi ke wilayah lain tidak berjalan baik sehingga harga di daerah tertentu menjadi tinggi.
Stabilitas fiskal dan koordinasi kebijakan
Widarta menyatakan pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal serta moneter untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Ia menilai pemantauan perkembangan ekonomi global dan domestik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar defisit APBN tidak semakin melebar.
Ia juga mengingatkan bahwa inflasi di Indonesia selama ini umumnya dipengaruhi tiga faktor utama, yakni harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, serta kebijakan kenaikan pendapatan atau gaji. Menurutnya, perubahan pada harga energi berpotensi berdampak luas pada berbagai sektor sehingga stabilitas harga BBM dan listrik menjadi faktor penting bagi perekonomian.
