Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro pada Rabu malam (20/08/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Utara. Rapat dipimpin Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Dr. Rudi Brando Hutabarat.
Forum ini menjadi ajang koordinasi lintas sektor untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah, lembaga statistik, otoritas moneter, dan penyedia cadangan pangan. Sejumlah isu yang dibahas meliputi arah pertumbuhan ekonomi Sumut, upaya menjaga stabilitas harga, serta penguatan sinergi melalui program intervensi pasar Bulog Sumut, yakni Program Pangan Murah yang direncanakan berlangsung serentak di seluruh kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menekankan pentingnya investasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas pangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi Sumut berada pada kisaran 6,8% hingga 7,2% dengan kebutuhan investasi hingga Rp53 triliun. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Ia juga menegaskan ketersediaan pangan, khususnya stabilitas harga beras, menjadi faktor kunci sehingga sinergi dengan Bulog, BI, dan BPS diperlukan untuk menopang arah kebijakan ekonomi daerah.
Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menyampaikan Bulog siap menjalankan Program Pangan Murah secara serentak sebagai instrumen intervensi pasar. Ia menyatakan stok beras di Sumut dalam kondisi aman dan Bulog siap mendistribusikan ke seluruh kabupaten/kota sesuai kebutuhan. Budi juga menilai dukungan pemerintah daerah penting agar distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus membantu menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti pertumbuhan ekonomi Sumut yang tercatat 5,03% pada 2024. Ia mengingatkan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah untuk meningkatkan capaian tersebut. Amalia juga menekankan pentingnya basis data yang kuat agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dalam menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi.
Amalia menambahkan, BPS mendapat amanah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, pedoman ini ditujukan untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu. Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran DTSEN secara langsung berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat tersebut disebut menjadi momentum untuk menegaskan peran daerah sebagai salah satu penopang ekonomi Sumut. Dalam pertemuan itu, disebutkan PDRB ADHB Asahan mencapai Rp57,4 triliun dan berada pada peringkat kelima tertinggi di provinsi. Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan komitmen memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pangan.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan kesiapan daerahnya mendukung langkah Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut potensi sektor riil, perbaikan layanan publik, dan dukungan kebijakan fiskal sebagai faktor yang diharapkan dapat memperluas kontribusi Asahan terhadap ekonomi Sumut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemkab Asahan, antara lain Kepala Bapperida Kabupaten Asahan, Kepala BKAD/Bappenda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, sebagai dukungan teknis terhadap kebijakan ekonomi makro yang dibahas.
