Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan langkah intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pascabencana, sekaligus menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Salah satu upaya yang ditempuh ialah mengajukan permintaan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memastikan kecukupan cadangan pangan daerah dalam tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (22/1/2026). Ia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan laju inflasi dan menjaga pasokan. “Sejumlah langkah intervensi telah kami siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Selanjutnya kami mohon dukungan dari semua pihak,” ujar Mahyeldi.
Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pascabencana serta Persiapan Ramadan dan Idulfitri Tahun 2026” itu digelar sebagai respons atas meningkatnya tekanan inflasi akibat dampak bencana serta tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Mahyeldi menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian signifikan. Dampak terparah terjadi pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di daerah.
Ia juga merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi Sumbar sepanjang 2025 cenderung meningkat, terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi dinilai berpotensi bertambah seiring gangguan pasokan akibat bencana dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. “Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumbar,” kata Mahyeldi.
Dalam menghadapi situasi itu, Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BI, hingga para pemangku kepentingan lainnya, untuk mengendalikan inflasi.
Ia menawarkan dua pendekatan utama, yakni pengendalian harga dalam jangka pendek serta penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang. “Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan,” ujarnya.
Mahyeldi mengingatkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Karena itu, komoditas tersebut disebut perlu menjadi fokus pengendalian TPID ke depan.
Selain mengajukan tambahan cadangan pangan ke Bapanas, Pemprov Sumbar juga menyiapkan rangkaian langkah lain, seperti gerakan pangan murah dan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi pangan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, mengawasi praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli menjelang Ramadan dan Idulfitri.
