Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan tengah memperkuat transformasi fondasi ekonomi dan sosial untuk mendukung serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus juru bicara pemprov, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan pergerakan mesin produksi daerah—meliputi aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan konsumsi—namun tidak secara langsung mengukur kenyamanan hidup harian masyarakat.
Menurutnya, wajar apabila sebagian masyarakat masih merasakan tekanan biaya hidup di saat indikator ekonomi makro mulai membaik. Ia menyebut kondisi itu bukan kontradiksi, melainkan jeda waktu antara pemulihan ekonomi dan dampaknya terhadap rumah tangga.
Ahsanul menilai persepsi tersebut perlu dilihat dalam konteks dinamika ekonomi NTB sepanjang 2025. Ia menjelaskan, NTB memulai 2025 dari kondisi yang disebutnya tidak normal. Pada awal tahun, perekonomian daerah terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis pada operasional smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan, salah satu kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) NTB. Ia menegaskan kontraksi tersebut bukan disebabkan melemahnya daya beli masyarakat ataupun lesunya sektor riil.
Dalam situasi itu, kata dia, pemerintah daerah bekerja dari titik awal kontraksi, bukan kondisi ekonomi yang stabil. Prioritas yang ditempuh adalah menghentikan penurunan, menormalkan kembali mesin ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan sektor-sektor produktif tetap bergerak.
Pemprov menyebut, pada akhir 2025 pertumbuhan ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif 3,22 persen secara kumulatif. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan 4,69 poin dalam satu tahun. Ahsanul mengatakan angka tersebut enam kali lipat lebih besar dibandingkan kenaikan yang dirancang dalam RPJMD 2025 yang sekitar 0,70 poin. Ia menyimpulkan, pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal-Dinda, perekonomian tidak hanya dijaga agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi juga dibalik dari kontraksi menjadi pemulihan.
Ia juga menekankan kebangkitan ekonomi NTB tidak semata bertumpu pada sektor tambang. Di tengah gangguan teknis pertambangan, sektor non-tambang disebut menunjukkan kinerja solid: pertanian tumbuh positif didorong panen raya, perdagangan bergerak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, jasa dan pariwisata mulai pulih, konsumsi rumah tangga tumbuh, pengangguran menurun, serta proporsi pekerja formal meningkat.
Berdasarkan penjelasan Kepala BPS NTB, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB disebut mencapai lebih dari 8 persen secara kumulatif dan di atas 13 persen secara tahunan. Hal ini, menurut pemprov, menunjukkan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, jasa, dan konsumsi tetap berjalan serta menjadi penopang utama pemulihan.
Menanggapi istilah “fondasi transformasi ekonomi dan sosial”, Ahsanul menegaskan hal itu bukan klaim bahwa masyarakat sudah sepenuhnya sejahtera. Ia menyebut fondasi transformasi berarti indikator awal perubahan struktural mulai terbentuk, seperti industri pengolahan mulai beroperasi, sektor non-tambang menguat, lapangan kerja kembali terbuka, dan daya beli masyarakat terjaga.
Ia menggambarkan fase tersebut sebagai tahap awal. “Fondasi rumah sudah dicor, tetapi bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah tahun stabilisasi dan pemulihan, bukan tahun panen hasil,” ujarnya.
Ahsanul juga mengingatkan tekanan yang dirasakan masyarakat dipengaruhi inflasi pangan nasional, seperti harga beras, cabai, daging ayam, serta tarif listrik, yang disebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila seluruh beban biaya hidup langsung disimpulkan sebagai kegagalan pertumbuhan ekonomi NTB.
