Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pendapatan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bersilaturahmi dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah yang selama ini berperan dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Pramono menyatakan optimistis target pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2026 tetap dapat tercapai meski kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Ia menilai capaian pendapatan DKI pada 2025 berada dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain.
“Pada tahun-tahun yang tidak mudah seperti 2025 kemarin, alhamdulillah pendapatan DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain relatif masih jauh lebih baik. Hal ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya menjaga penerimaan daerah tetap stabil,” kata Pramono.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lengah menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan masih berlanjut pada 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik global hingga potensi krisis energi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia dan Jakarta.
Karena itu, Pemprov DKI didorong terus melakukan inovasi dan mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka peluang skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
“Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka peluang skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Pada 2026, kondisi geopolitik global memang tidak sedang baik-baik saja. Cepat atau lambat, persoalan energi dan konflik global akan memengaruhi berbagai negara, sehingga kita harus tetap bekerja keras agar target pendapatan daerah Jakarta tetap tercapai,” ujarnya.
Selain berfokus pada peningkatan pendapatan, Pemprov DKI juga mulai menerapkan strategi pembiayaan alternatif dalam pembangunan fasilitas publik. Pramono menjelaskan, sejumlah proyek pembangunan kini mulai dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan kota.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan tetap dapat menghadirkan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Di tengah tantangan global, perekonomian Jakarta disebut masih menunjukkan tren yang relatif positif. Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berada di atas rata-rata nasional.
