SUMBAWA BESAR — Program Unggulan 11 yang menjadi salah satu fokus kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot dan Ansori, belum dapat direalisasikan secara penuh pada Tahun Anggaran 2025. Program ini menitikberatkan pada peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Bupati Syarafuddin Jarot menjelaskan, kebijakan peningkatan TPP pada tahun ini masih dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta berbagai tantangan anggaran. Menurutnya, kenaikan TPP untuk seluruh ASN belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan.
Jarot menyebut penyesuaian TPP hanya diberikan kepada ASN yang mengalami perubahan kelas jabatan secara resmi. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi landasan hukum penyesuaian besaran TPP pada jabatan tertentu.
Ia mengatakan, kebijakan terbatas ini dipilih sebagai solusi sementara agar tetap ada bentuk penghargaan bagi ASN yang mengalami peningkatan tanggung jawab dan beban kerja akibat perubahan struktur jabatan.
Salah satu faktor yang disebut menghambat realisasi kenaikan TPP secara menyeluruh adalah tingginya rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja publik daerah. Proporsi belanja pegawai yang besar dinilai membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk menambah belanja rutin lainnya, termasuk peningkatan TPP bagi seluruh ASN.
Selain itu, pada 2025 terjadi penurunan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional. Kondisi tersebut turut berdampak pada kemampuan fiskal daerah, sehingga penundaan kenaikan TPP secara menyeluruh dipandang sebagai pilihan yang lebih realistis.
Jarot menegaskan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas keuangan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.
Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan komitmen peningkatan kesejahteraan ASN tetap menjadi bagian dari agenda strategis. Evaluasi terhadap kondisi fiskal akan terus dilakukan, sekaligus membuka peluang realisasi penuh peningkatan TPP apabila ruang anggaran memungkinkan pada tahun-tahun mendatang.
“Dengan dinamika fiskal yang ada, Program Unggulan 11 masih berada dalam tahap penyesuaian implementasi, sambil menunggu perbaikan kapasitas keuangan daerah di tahun-tahun mendatang,” ujar Jarot.
