Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 3 Februari 2026. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan, hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait. Rakor ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.
Alva menyatakan Pemkab Muba berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis untuk menekan laju inflasi daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga di pasar.
Menurut Alva, partisipasi aktif Pemkab Muba dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat. Langkah itu juga ditujukan untuk memastikan program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Dengan mengikuti kegiatan ini kita berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta pembangunan sektor perumahan dan penguatan produk halal dapat berjalan optimal,” kata Alva.
Sebelumnya, kegiatan dibuka secara resmi dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global dan potensi fluktuasi harga pangan.
Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan langkah konkret dan respons cepat dari pemerintah daerah. Ia mendorong penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, serta intervensi pasar apabila diperlukan.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan 3 juta rumah sebagai program strategis nasional. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyediaan lahan, memberikan kemudahan perizinan, serta melakukan sinkronisasi kebijakan agar target pembangunan dapat dicapai sesuai rencana.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.
