Langgur — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan keuangan hingga menjangkau wilayah kepulauan dan desa-desa (ohoi). Penegasan itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, melalui Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Langgur, Kamis (26/2).
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Hanubun menekankan bahwa penguatan akses layanan keuangan formal menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan disebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan distribusi layanan perbankan hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta petani yang masih bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko.
“Karena itu, peran TPAKD sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan,” ujar Hanubun dalam sambutannya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menetapkan beberapa prioritas kerja TPAKD 2026. Fokus diarahkan pada penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif, perluasan akses pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan, peningkatan literasi serta perlindungan konsumen jasa keuangan, dan optimalisasi teknologi digital untuk menekan kesenjangan layanan antarwilayah.
Bupati juga mengingatkan agar TPAKD tidak hanya menjadi forum koordinasi administratif, melainkan mampu melahirkan program konkret dengan indikator kinerja yang terukur. “Setiap program harus memiliki kontribusi nyata dan mekanisme tindak lanjut yang jelas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya sebelum secara resmi membuka rapat pleno.
Rapat pleno itu dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Bank Indonesia, serta seluruh anggota TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah berharap sinergi lintas sektor yang terbangun dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Maluku Tenggara di tingkat regional maupun nasional.
