Pemerintah Vietnam menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 10% atau lebih pada 2026 dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memastikan keseimbangan utama perekonomian. Arah kebijakan ini ditegaskan dalam Resolusi No. 01/NQ-CP tertanggal 8 Januari 2026 tentang tugas dan solusi utama pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi serta estimasi anggaran negara 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers pemerintah reguler bulan Februari yang digelar Kantor Pemerintah pada 4 Maret sore di Hanoi. Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan resolusi itu meminta seluruh tingkatan pemerintahan, sektor, dan daerah memusatkan pengelolaan serta pelaksanaan target pertumbuhan sejak awal tahun.

Menurut Nguyen Duc Chi, resolusi juga memuat skenario pertumbuhan per kuartal dan menetapkan target spesifik untuk tiap sektor dan bidang. Kerangka tersebut menjadi dasar bagi kementerian, departemen, dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas secara serempak sejak awal 2026.

Pemerintah dan Perdana Menteri, lanjut dia, juga telah mengarahkan kementerian, sektor, dan daerah agar segera melaksanakan tugas-tugas utama guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Pelaksanaan ini dikaitkan dengan agenda besar berbagai resolusi dan kesimpulan, termasuk Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14, keputusan Komite Sentral dan Majelis Nasional, Resolusi No. 01/NQ-CP, serta Arahan No. 06/CT-TTg tentang tugas utama setelah libur Tahun Baru Imlek.

Nguyen Duc Chi menilai lanskap ekonomi global pada 2026 masih berpotensi bergejolak. Ketegangan geopolitik, konflik militer, persaingan strategis di antara ekonomi besar, serta perubahan kebijakan perdagangan disebut dapat memengaruhi perekonomian dunia. Di sisi lain, di dalam negeri terdapat volume pekerjaan yang besar setelah Tết, sehingga kementerian, departemen, dan daerah diminta segera mulai bekerja dengan semangat “bekerja lebih awal, langsung mulai bekerja” serta lebih proaktif dan fleksibel dalam pengelolaan.

Untuk mencapai target pertumbuhan 2026, pemerintah mengidentifikasi sejumlah kelompok solusi utama. Prioritas pertama adalah pembenahan institusi dan hukum, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pengurangan dan penyederhanaan prosedur administratif guna memperbaiki iklim investasi dan bisnis.

Selain itu, dorongan pertumbuhan tetap dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama. Pemerintah menyatakan utang publik dan defisit anggaran terus dikendalikan dalam batas yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga menegaskan akan terus mendorong penggerak pertumbuhan tradisional—investasi, konsumsi, dan ekspor—sembari mengeksplorasi penggerak pertumbuhan baru. Dalam kerangka itu, percepatan investasi infrastruktur dan penguatan keamanan energi menjadi perhatian utama.

Salah satu tugas besar yang disorot adalah memusatkan investasi pada pembangunan sistem infrastruktur strategis yang modern dan terintegrasi. Proyek-proyek yang diprioritaskan mencakup sistem transportasi arteri nasional, jalur kereta api, bandara internasional, pelabuhan laut, serta infrastruktur energi. Pemerintah juga mendorong proyek konektivitas regional, infrastruktur perkotaan utama, dan infrastruktur pendukung transformasi digital.

Di sektor perumahan sosial, Kementerian Konstruksi disebut tengah menerapkan solusi untuk mengatasi kesulitan pada proyek-proyek utama. Sementara itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyusun rencana untuk memastikan keseimbangan pasokan listrik dan energi bagi produksi, sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan energi.

Terkait investasi publik, pemerintah mengarahkan agar proyek-proyek transisi dengan dampak limpahan tinggi diimplementasikan sejak awal. Kementerian Keuangan juga sedang menyelesaikan rencana investasi publik jangka menengah periode 2026–2030 untuk diajukan kepada Majelis Nasional, dengan fokus pada proyek-proyek penting nasional sesuai orientasi Kongres Nasional Partai ke-14.

Nguyen Duc Chi menyebut hasil ekonomi dua bulan pertama 2026 menunjukkan sejumlah sinyal positif, antara lain pada pendapatan anggaran, indeks produksi industri, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI). Capaian awal tahun itu dinilai menjadi dasar untuk mengharapkan target pertumbuhan kuartal I maupun keseluruhan 2026 dapat tercapai.

Dalam penyelesaian kesulitan proyek, pemerintah menerapkan tiga prinsip. Pertama, penanganan harus sesuai kerangka hukum yang berlaku. Kedua, penyelesaian dilakukan bersamaan dengan penanganan pelanggaran individu maupun organisasi berdasarkan kesimpulan inspeksi, audit, dan penilaian yang efektif, sehingga proses tersebut tidak melegitimasi pelanggaran dan tidak memunculkan pelanggaran baru. Ketiga, pemerintah mendorong desentralisasi agar pemerintah daerah dapat langsung menangani hambatan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Untuk proyek yang memerlukan mekanisme khusus, pemerintah akan mengajukannya kepada Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan disetujui. Pelaksanaan mekanisme tersebut juga dirancang disertai langkah pemantauan guna memastikan penegakan yang tepat serta mencegah kerugian dan pemborosan.

Pimpinan Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah telah meninjau dan mengidentifikasi kesulitan dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan di berbagai bidang, termasuk investasi, produksi dan bisnis, pertanahan, serta konstruksi, untuk kemudian diajukan kepada Majelis Nasional agar dapat diubah dan diundangkan kembali. Mekanisme pemantauan pelaksanaan proyek juga telah diinstitusionalisasikan dalam sejumlah dokumen hukum yang berlaku, seperti undang-undang terkait investasi, investasi publik, perencanaan, konstruksi, pertanahan, dan peraturan terkait lainnya.

Dalam penyusunan mekanisme mengatasi hambatan bagi proyek-proyek yang lama terhenti, Komite Pengarah 751 disebut turut menyarankan penerbitan berbagai arahan dan resolusi dengan semangat “pemerintah daerah memutuskan, pemerintah daerah bertindak, pemerintah daerah bertanggung jawab” sesuai kerangka hukum yang ada.

Pemerintah juga meminta kementerian, sektor, dan daerah melaporkan hasil penyelesaian hambatan tiap proyek kepada Kementerian Keuangan serta memperbaruinya secara berkala melalui Sistem 751 setiap tanggal 25 setiap bulan. Pembaruan ini dimaksudkan agar Komite Pengarah dapat memantau, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan kepada Perdana Menteri, dengan tujuan memastikan transparansi, efektivitas, serta bahwa solusi yang ditempuh benar-benar dapat mengatasi kesulitan proyek.