Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi menyusul eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi global. Konflik di Timur Tengah itu diperkirakan berdampak pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi fiskal Indonesia.
Kekhawatiran atas dampak konflik tersebut mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam. Dalam rapat itu, pejabat bidang ekonomi memaparkan simulasi dan langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar skenario terburuk tidak terjadi. “Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan kondisi Indonesia hingga saat ini masih relatif aman dari dampak langsung konflik. Namun, ia mengingatkan jajaran kabinet agar tetap waspada dan menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan terburuk. “Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan analisis mengenai potensi dampak konflik terhadap perekonomian Indonesia.
Airlangga menjelaskan pemerintah menyusun sejumlah skenario bila konflik berlangsung lama, mulai dari lima bulan hingga sepuluh bulan. Skenario itu terutama mempertimbangkan potensi lonjakan harga minyak mentah dunia yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal.
Dalam proyeksi pemerintah, harga minyak mentah dunia diperkirakan mencapai sekitar 90 dolar AS per barel jika konflik berlangsung selama lima bulan. Apabila berlanjut hingga enam bulan, harga minyak diperkirakan naik menjadi sekitar 97 dolar AS per barel. Pada skenario terburuk, harga minyak dunia diproyeksikan melonjak hingga 115 dolar AS per barel apabila konflik berlangsung hingga sepuluh bulan.
Airlangga memaparkan, pada skenario pertama, asumsi yang digunakan antara lain ICP 86 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp17.000 per dolar AS, sementara asumsi kurs dalam APBN berada di Rp16.500. Dengan pertumbuhan ekonomi dipertahankan di 5,3% dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 6,8%, defisit diproyeksikan menjadi 3,18%.
Pada skenario moderat, dengan asumsi harga minyak 97 dolar AS per barel dan kurs rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2% dan imbal hasil SBN 7,2%. Dalam kondisi itu, defisit APBN diperkirakan meningkat menjadi 3,53%.
Sementara pada skenario terburuk, Airlangga menyebut asumsi harga minyak 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, dengan pertumbuhan 5,2% serta imbal hasil SBN 7,2%. Defisit pada skenario ini diperkirakan mencapai 4,06%.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” kata Airlangga.
Paparan tersebut menunjukkan pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi tekanan terhadap stabilitas fiskal, termasuk opsi penyesuaian belanja negara dan penguatan kebijakan ekonomi agar tekanan terhadap APBN tetap dapat dikendalikan apabila konflik global berlangsung lebih lama.
