Sebuah diskusi menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan mengantar pada refleksi panjang tentang hubungan sejarah, konflik, dan arah strategi ekonomi. Percakapan itu bermula dari penelusuran sejarah peradaban Islam—mulai dari dinamika kekuasaan hingga perdagangan—yang mengarah pada kesimpulan bahwa peradaban kerap bergerak melalui perebutan wilayah, penguasaan sumber daya, dan upaya mempertahankan martabat kolektif.
Dalam pembacaan tersebut, konflik dinilai jarang berdiri semata-mata atas dasar keyakinan atau identitas. Di baliknya sering terdapat kepentingan strategis seperti jalur perdagangan, energi, dan dominasi politik. Pola ini disebut terus berulang dari masa ke masa, meski aktor, lembaga, agenda, dan teknologi yang digunakan berubah.
Kerangka itu kemudian dikaitkan dengan situasi kontemporer, khususnya perang yang melibatkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Konflik tersebut dipandang tidak terlepas dari perebutan pengaruh di Timur Tengah serta kepentingan besar terkait sumber daya energi dan jalur distribusinya.
Keterkaitan energi dan geopolitik terlihat pada posisi Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menjadi salah satu nadi distribusi minyak global. Ancaman terhadap jalur ini kerap memicu kegelisahan pasar internasional karena sebagian besar minyak dari Teluk Persia melewati selat tersebut sebelum menuju negara-negara konsumen.
Konflik di kawasan itu juga dikaitkan dengan kepentingan ekonomi negara besar, termasuk Tiongkok, yang membutuhkan pasokan energi besar untuk menopang industrinya. Dalam sudut pandang geopolitik global, perebutan pengaruh di Timur Tengah turut berkaitan dengan kendali atas arus energi menuju Asia.
Di tengah berbagai analisis publik—mulai dari tafsir agama, persaingan geopolitik, hingga dampak ekonomi—muncul pertanyaan tentang posisi Indonesia. Apakah Indonesia hanya menjadi penonton yang mengikuti narasi global, atau mampu membaca peluang strategis dari perubahan geopolitik dunia?
Dalam pandangan yang disampaikan, setiap konflik global dapat membuka ruang peluang baru. Ketidakstabilan energi dunia dinilai semestinya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Ketergantungan terhadap impor minyak disebut sebagai kerentanan strategis yang sewaktu-waktu dapat mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Selain sektor energi, Indonesia disebut memiliki kekuatan yang kerap diabaikan namun strategis, yakni rempah dan herbal. Dalam sejarah perdagangan dunia, komoditas ini pernah menjadikan Nusantara sebagai pusat ekonomi global. Ketika kesadaran kesehatan meningkat, kekayaan tanaman obat dinilai kembali memiliki nilai ekonomi besar.
Rempah dan herbal, dalam konteks ini, dipandang tidak semestinya hanya dilihat sebagai komoditas tradisional. Indonesia dinilai berpeluang membangun strategi global sebagai bio-pharmacy hub, yakni pusat produksi bahan baku farmasi alami berbasis biodiversitas tropis. Gagasan tersebut menekankan pentingnya dukungan riset ilmiah, standardisasi, dan industrialisasi agar kekayaan tanaman obat Nusantara dapat menjadi fondasi industri kesehatan global bernilai tinggi.
Strategi bio-pharmacy hub juga dipandang memiliki arti diplomasi. Dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif dan kedekatan historis dengan Gerakan Non-Blok, Indonesia dinilai tidak harus terjebak dalam polarisasi kekuatan global. Melalui pengembangan industri kesehatan berbasis biodiversitas, Indonesia disebut dapat berperan sebagai penyedia kebutuhan kesehatan global tanpa terlibat dalam blok politik tertentu.
Pendekatan itu digambarkan dapat menciptakan posisi strategis yang unik: ketika negara besar terlibat dalam konflik energi, rivalitas militer, dan perebutan pengaruh, Indonesia justru membangun reputasi sebagai pusat produksi biofarmasi yang melayani berbagai negara tanpa diskriminasi geopolitik. Dalam kerangka geopolitik modern, kekuatan tersebut disebut dapat menjadi instrumen soft power berbasis kesehatan dan ilmu pengetahuan.
Di bagian akhir refleksi, diskusi kembali pada konsep asabiyah yang diperkenalkan Ibn Khaldun pada abad ke-14. Asabiyah dimaknai sebagai solidaritas sosial yang membuat suatu kelompok mampu membangun kekuatan politik dan menjaga martabat kolektif. Pertanyaan yang diajukan kemudian diarahkan pada Indonesia hari ini: apakah bangsa ini memiliki asabiyah untuk membangun negara yang bermartabat dan berdaulat, atau masih sibuk menjadi penonton dalam panggung geopolitik dunia.
