Para pemimpin industri minyak dan sejumlah menteri energi menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekonomi jangka panjang dari konflik di Timur Tengah dalam konferensi energi CERAWeek di Houston, Amerika Serikat. Mereka menilai krisis ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global, meski Menteri Energi AS Chris Wright menyampaikan pandangan yang meremehkan tingkat keparahan situasi.
Konflik tersebut memicu gangguan pasokan energi yang disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah setelah Selat Hormuz—jalur pelayaran bagi sekitar seperlima minyak dan gas dunia—diblokade. Serangan juga merusak infrastruktur produksi di kawasan, termasuk pabrik gas alam cair (LNG) raksasa milik Qatar Energy. Perbaikan diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun.
Di tengah kondisi itu, harga minyak mentah Brent bertahan di sekitar 100 dolar AS per barel. Harga bensin dilaporkan telah naik lebih dari 30% sejak konflik dimulai.
CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne memperingatkan bahwa dampak krisis tidak berhenti pada kenaikan harga energi. Ia menyoroti gangguan pada rantai pasokan komoditas lain, terutama helium, yang dinilai penting bagi pembuatan chip semikonduktor dan peralatan medis. Analis JP Morgan juga menyatakan penghentian produksi dengan cepat menimbulkan kekurangan minyak mentah dan produk olahan di Asia.
CEO ADNOC Sultan Al Jaber menekankan bahwa lonjakan harga minyak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global sekaligus menekan biaya hidup rumah tangga. Sementara itu, CEO Vitol Americas Ben Marshall memperkirakan permintaan dapat turun signifikan apabila harga minyak mencapai 120 dolar AS per barel. Dalam perkembangan terkait, BNP Paribas menaikkan proyeksi inflasi inti global pada 2026 menjadi 3,2%.
Dari sisi pasar, CEO Chevron Mike Wirth menilai harga minyak saat ini belum sepenuhnya mencerminkan risiko penutupan Selat Hormuz. Meski Amerika Serikat dan negara-negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) telah melepas rekor 400 juta barel minyak dari cadangan—dengan kontribusi AS 172 juta barel dan Jepang 80 juta barel—Wakil Menteri Jepang Takehiko Matsuo menyatakan langkah tersebut masih belum cukup untuk meyakinkan pasar.
