Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan, menilai kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang selama setahun terakhir menunjukkan tren positif, terutama dari sisi ekonomi makro. Meski demikian, ia menekankan masih ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait pemerataan pembangunan.
Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,3 persen. Sementara itu, Kota Semarang mencatat pertumbuhan sekitar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Jadi saya menganggap kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir stabilitas makro bisa terjaga,” ujar Bangkit.
Ia menyebut stabilitas tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Semarang. Meski laju penurunannya dinilai belum secepat daerah lain, tren penurunan tetap terjadi dan patut diapresiasi. “Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi,” katanya.
Menurut Bangkit, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah respons cepat Pemkot Semarang dalam menangani persoalan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Selain itu, program bantuan operasional RT dinilai turut mendorong belanja masyarakat sehingga roda ekonomi tetap berputar. Namun, ia menegaskan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berasal dari peran aktif masyarakat. “Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah itu positif,” ujarnya.
Dalam aspek pemerataan pembangunan, Bangkit menilai infrastruktur di wilayah pusat kota relatif lebih baik dibandingkan daerah pinggiran dan perbatasan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak segera diatasi.
Ia juga menyoroti program transportasi publik gratis seperti feeder dan Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan. “Program ini bagus dan bisa diapresiasi. Kalau bisa diperluas, ini sangat membantu pengeluaran anak sekolah dan masyarakat yang masih kekurangan akses transportasi,” jelasnya.
Ke depan, Bangkit menilai tantangan besar Pemkot Semarang masih berkutat pada persoalan rob di wilayah utara. Ia menyebut pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan tersebut sehingga diperlukan langkah inovatif serta sinergi dengan proyek-proyek besar, seperti pembangunan tanggul laut.
Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah kota dalam mengurangi ketimpangan penduduk. “Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang benar-benar berhasil,” katanya.
