BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kinerja lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan pada awal 2026 terpantau stabil, dengan tingkat risiko yang tetap terjaga. Penilaian ini disampaikan berdasarkan perkembangan sektor jasa keuangan hingga Januari 2026.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, dalam Media Update di RM Lima Rasa Banjarmasin, Jumat (13/3/2026), mengatakan kondisi ekonomi global masih menunjukkan kinerja relatif baik seiring penguatan sektor manufaktur dan membaiknya kepercayaan konsumen.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi risiko dari peningkatan tensi geopolitik pada awal 2026, termasuk di kawasan Timur Tengah, serta dinamika perdagangan Amerika Serikat yang dapat menjadi risiko penurunan dan memicu volatilitas pasar keuangan global.
Di tingkat regional, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh 5,46 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di 5,19 persen yoy. Pertumbuhan tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,39 persen yoy.
Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. OJK mencatat tiga sektor utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, yakni pertambangan dengan kontribusi 23,20 persen, pertanian 12,68 persen, dan industri pengolahan 11,37 persen.
Intermediasi Perbankan Tumbuh, Risiko Terjaga
OJK juga mencatat kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas memadai. Pada Januari 2026, penyaluran kredit tumbuh 6,71 persen yoy menjadi Rp82,29 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross sebesar 2,63 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,16 persen, disusul kredit konsumsi yang tumbuh 6,78 persen. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami kontraksi 8,23 persen.
Penyaluran kredit investasi terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp19,05 triliun. OJK juga mencatat proporsi kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 26,86 persen dari total kredit di Kalimantan Selatan. Di kelompok UMKM, peningkatan pembiayaan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang tumbuh 21,90 persen yoy.
Dari sisi penghimpunan dana, total aset perbankan di Kalimantan Selatan meningkat 6,05 persen yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,68 persen yoy, didorong kenaikan giro 11,97 persen yoy, tabungan 3,92 persen yoy, dan deposito 0,74 persen yoy.
Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp61,2 triliun atau sekitar 62,42 persen dari total DPK di Kalimantan Selatan.
Perbankan Syariah Mengalami Penyesuaian
Untuk perbankan syariah, OJK mencatat terjadi penyesuaian kinerja. Total aset menurun 12,97 persen yoy menjadi Rp10,49 triliun, sementara pembiayaan meningkat 10,33 persen yoy menjadi Rp9,36 triliun.
Dana pihak ketiga perbankan syariah tercatat kontraksi 6,34 persen yoy. Meski demikian, likuiditas dinilai tetap terjaga dengan rasio 100,54 persen. Tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) gross berada di 2,03 persen, masih di bawah ambang batas.
Pasar Modal Menguat
Kinerja pasar modal di Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Hingga Desember 2025, nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp3,62 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan jumlah investor saham yang tercermin dari Single Investor Identification (SID) sebanyak 497.131 investor pada akhir 2025.
Instrumen reksa dana juga menguat dengan nilai penjualan Rp715 miliar. Jumlah investor reksa dana di Kalimantan Selatan tercatat meningkat hingga mencapai 995.860 SID.
Industri Keuangan Nonbank dan Pinjaman Daring
Di sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), piutang pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan hingga Desember 2025 tercatat Rp11,89 triliun, kontraksi 2,91 persen yoy, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) 1,94 persen.
Pembiayaan modal ventura tumbuh 0,08 persen yoy dengan nilai Rp97 miliar dan NPF 8,09 persen. Sementara itu, aset bersih dana pensiun meningkat 10,12 persen yoy menjadi Rp377 miliar.
Pada industri pinjaman daring (pindar), outstanding pembiayaan hingga Agustus 2025 tumbuh 31,13 persen yoy menjadi Rp1,026 triliun, dengan tingkat risiko kredit (TWP90) 2,26 persen. Adapun industri pergadaian hingga Mei 2025 tumbuh 61,59 persen yoy menjadi Rp912 miliar dengan tingkat risiko kredit yang tetap terjaga.
Edukasi Keuangan dan Pengaduan Konsumen
Sepanjang Januari hingga Februari 2026, OJK Kalimantan Selatan melaksanakan 11 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 1.063 peserta. Materi mencakup pengenalan OJK, kelembagaan dan produk lembaga jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Dari layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK menerima dan memproses 3.489 permintaan layanan, dengan 66,3 persen di antaranya dilakukan melalui layanan langsung (walk-in).
OJK Kalsel juga menerima 177 pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending sebesar 41,24 persen, diikuti bank umum 28,81 persen dan perusahaan pembiayaan 25,99 persen.
Jenis permasalahan yang paling banyak dilaporkan terkait layanan SLIK sebesar 25,99 persen, perilaku petugas penagihan 18,08 persen, serta sanggahan transaksi 18,08 persen.
Fokus Inklusi Keuangan 2026
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Kalimantan Selatan mendorong peningkatan inklusi keuangan. Pada 2026, program TPAKD difokuskan pada pencapaian Indikator Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Lima program utama yang dijalankan meliputi Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan, ekosistem bank sampah, serta kegiatan product/business matching.
