BANDUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat memperkuat sinergi untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kegiatan ini digelar serentak di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3/2026).
Rapat pleno tersebut menjadi momentum konsolidasi program perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kegiatan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna, serta dihadiri Kepala OJK Jabar Darwisman, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Naniek, pimpinan lembaga jasa keuangan, dan 27 Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Sebagai wujud komitmen bersama, Pemprov Jabar bersama 27 sekretaris daerah kabupaten/kota menandatangani Berita Acara Penetapan Program Kerja TPAKD Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi landasan operasional untuk memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha di seluruh daerah.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menilai penguatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, TPAKD berperan strategis dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong terobosan untuk mengatasi berbagai kendala pembiayaan di daerah.
Darwisman juga memaparkan kinerja perekonomian Jawa Barat yang dinilai positif. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,85 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen.
Di sektor jasa keuangan, hingga Januari 2026 aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 5,27 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,78 persen, dan kredit tumbuh 2,57 persen. Meski demikian, Darwisman menyebut masih terdapat ruang besar untuk mengoptimalkan pembiayaan ke sektor produktif. Pada awal 2026, nilai fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum dimanfaatkan pelaku usaha (undisbursed loan) di Jawa Barat tercatat sekitar Rp282,54 triliun.
Adapun penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun atau sekitar 12,5 persen dari total kredit UMKM nasional. Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua di Indonesia.
Darwisman menegaskan, TPAKD diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan UMKM. Upaya itu antara lain dilakukan melalui fasilitasi business matching serta penguatan program pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Dalam rapat tersebut turut dipaparkan perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen pengukuran tingkat inklusi keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemutakhiran IKAD diharapkan menjadi rujukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program TPAKD agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Sumasna menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk terus memperkuat sinergi implementasi TPAKD di seluruh kabupaten/kota. Ia menyampaikan, melalui sinergi TPAKD, Pemprov Jabar mendorong berbagai program strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Sumasna menyebut empat program utama TPAKD yang menjadi fokus penguatan di Jawa Barat, yakni Program Tabungan Hewan Kurban ASN (BEREHAN), Program Asuransi Mikro Perlindungan Jiwa bagi Petani, Program Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi, serta Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Implementasi program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.
