Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya perluasan akses keuangan masyarakat melalui Rapat Teknis dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Selatan Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (25/2/2026).

Forum tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar program inklusi keuangan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Henky Putrawan, menyatakan TPAKD perlu menjadi penggerak utama pembukaan akses pembiayaan produktif di daerah.

“TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Henky.

Henky menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan kebijakan pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan. Ia menilai program tidak boleh bersifat umum, melainkan spesifik, berbasis potensi lokal, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih inovatif dalam menyusun program unggulan. “Kami ingin setiap daerah memiliki program khas yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Ini penting agar pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi merata,” katanya.

Sementara itu, perwakilan OJK Sumsel, Asnawati, menjelaskan arah kebijakan TPAKD 2026 akan difokuskan pada program strategis yang terintegrasi. Salah satu prioritasnya adalah penguatan sektor pangan melalui Aksi Pangan Sumsel berbasis komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan kelapa.

Selain sektor pangan, OJK juga menyoroti penguatan ekonomi desa dan kewirausahaan generasi muda. Asnawati menyebut program Pesisir Berdaya dan Kelurahan Inovasi Terpadu didorong untuk memperkuat ekonomi desa. Adapun Sultan Muda Sumsel Center melalui Impactpreneur Academy dan Business Incubator diproyeksikan menjadi wadah pengembangan wirausaha muda.

Transformasi digital dan ekonomi syariah turut menjadi perhatian. Menurut Asnawati, pengembangan Sumsel Digital Financial Hub serta penguatan ekonomi syariah dipandang penting untuk memperluas inklusi keuangan yang adaptif terhadap perkembangan.

Dalam kesempatan yang sama, forum juga mengevaluasi capaian program tahun 2025 yang dinilai menunjukkan hasil positif, mulai dari optimalisasi komoditas kopi, pengembangan desa ekosistem keuangan inklusif, hingga dukungan pembiayaan sektor pariwisata. Asnawati mengatakan evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan program ke depan agar pelaksanaan program terukur dan berdampak nyata.

Henky menegaskan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Ia berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.