Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, menyatakan pelaksanaan program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) telah memperkuat inklusi keuangan di Kabupaten Kuningan.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan peningkatan inklusi keuangan menjadi pondasi penting untuk mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat desa. Menurutnya, OJK mendukung pelaksanaan Program PINTAR sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses keuangan yang berkualitas.
Agus menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang aman, terjangkau, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menekankan perluasan akses keuangan diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi warga secara bertahap dan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Paninggaran, Kabupaten Kuningan, yang menjadi sasaran penguatan program. Pada 2026, program ini menargetkan penurunan minimal 10 persen jumlah KPM melalui penguatan akses simpanan, pembiayaan produktif, serta peningkatan kepemilikan asuransi.
Ia juga menegaskan, perluasan akses tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan, tetapi mencakup penguatan literasi dan pelindungan konsumen. Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung dan memiliki asuransi dapat menjadi modal sosial untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan di Kabupaten Kuningan.
“Oleh karena itu, setiap upaya peningkatan inklusi keuangan perlu diimbangi literasi yang memadai serta pelindungan konsumen yang optimal,” kata Agus.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Erdiriyo menyampaikan Program PINTAR merupakan bagian dari agenda nasional untuk percepatan inklusi keuangan. Ia mengatakan pihaknya bersama OJK Cirebon telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Program PINTAR di Kuningan pada Kamis (26/2).
Menurut Erdiriyo, forum tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan sekaligus penguatan strategi implementasi program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat desa. Ia menilai kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas.
