Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperluas inklusi keuangan sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi rakyat, khususnya di wilayah Ciayumajakuning. Komitmen tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) yang digelar di Desa Paninggaran, Kabupaten Kuningan, Kamis (26/2/2026).
FGD yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini menjadi forum untuk mengevaluasi perkembangan sekaligus memperkuat implementasi Program PINTAR di tingkat desa. Kegiatan tersebut juga ditujukan untuk mempererat koordinasi lintas pemangku kepentingan agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.
Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian RI Dr. Erdiriyo, SE., MM., Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, perwakilan RISE sebagai mitra riset Program PINTAR, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dalam forum tersebut, OJK menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan akses, kapasitas usaha, dan latar belakang pendidikan.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan perluasan akses keuangan harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “OJK mendukung pelaksanaan Program PINTAR sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses keuangan yang berkualitas. Perluasan akses tidak hanya soal pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan, tetapi harus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini perlu diimbangi literasi yang memadai serta pelindungan konsumen yang optimal,” ujar Agus.
Menurut Agus, Program PINTAR tidak hanya menargetkan peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang aman dan terjangkau, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Dr. Erdiriyo menjelaskan Program PINTAR merupakan bagian dari strategi nasional percepatan inklusi keuangan yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” katanya.
Berdasarkan laporan RISE, saat ini masih terdapat 161 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Paninggaran. Pada 2026, ditargetkan terjadi penurunan minimal 10 persen melalui penguatan akses simpanan, pembiayaan produktif, serta kepemilikan asuransi.
Survei RISE juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Desa Paninggaran terkait pentingnya menabung dan memiliki asuransi tergolong cukup baik. OJK menilai temuan tersebut sebagai modal sosial yang kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan di tingkat desa.
Melalui FGD ini, OJK menegaskan komitmen jangka panjang untuk terus mengawal dan mendampingi implementasi Program PINTAR. Program tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih mandiri secara finansial sekaligus berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kuningan dan wilayah Ciayumajakuning secara umum.
