Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) dan pelaku industri pasar modal menyiapkan sejumlah agenda perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Langkah ini merupakan respons atas sejumlah catatan dari penyedia indeks global MSCI.
Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan masukan dari penyedia indeks global menjadi momentum evaluasi bagi pasar modal nasional. Ia menyebut pasar modal Indonesia mendapat “wake up call” dari MSCI dan pihak lain, sehingga regulator, SRO, dan pelaku industri bertekad menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan.
“Pasar modal nasional baru saja dapat banyak wake up call dari MSCI dan yang lain. Kami, SRO, dan pelaku industri tentu sudah merespon tuntutan itu. Bersama dengan seluruh elemen pemerintah, kami berketetapan menjadikan ini momentum perbaikan,” ujar Hasan dalam acara CNBC Indonesia Market Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut Hasan, tujuan utama berbagai program yang diluncurkan adalah meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global. Ia menambahkan, secara umum penyedia indeks global dapat menerima agenda proposal yang diajukan regulator.
Salah satu praktik yang diadopsi adalah high concentration shareholder list. Hasan menjelaskan, penyedia indeks global menaruh perhatian pada informasi struktur kepemilikan saham, terutama ketika kepemilikan terkonsentrasi pada pihak-pihak yang tidak bersedia melepas kepemilikannya ke pasar.
“Informasi itu penting agar mereka bisa memutuskan apakah akan meng- include atau meng- exclude porsi tersebut dalam bobot indeksnya,” kata Hasan.
Sementara itu, Pjs Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa free float bukan menjadi perhatian utama MSCI. Meski demikian, kebijakan terkait tetap dimasukkan dalam proposal karena dinilai sejalan dengan penguatan kualitas pasar.
“Tujuan utama kami tentunya agar dana asing tidak hanya bertahan, tapi juga bertambah,” ujar Jeffrey.
Dalam aspek transparansi, BEI berencana menggabungkan praktik terbaik dari sejumlah negara. India, misalnya, telah menerapkan pengungkapan kepemilikan di atas 1%, sedangkan Hong Kong menerbitkan shareholders concentration list. Model tersebut akan diadaptasi di Indonesia untuk memperkuat keterbukaan informasi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, menyatakan bahwa pada 2026 KSEI melakukan pembenahan struktur data investor guna mendukung kebutuhan transparansi. Perbaikan dilakukan melalui pemisahan data investor lokal dan asing serta individu dan institusi.
Samsul menambahkan, sistem kepemilikan di Indonesia tetap mengacu pada prinsip Ultimate Beneficial Ownership (UBO) yang dapat ditelusuri. “Jika diperlukan, maka siapa yang menjadi pemilik akhir bisa diketahui,” ujarnya.
Hasan juga menegaskan bahwa secara fundamental kondisi pasar modal nasional tetap solid. Dari awal tahun hingga akhir Februari 2026, kapitalisasi pasar disebut telah mencapai sekitar Rp14.000 triliun. Jumlah investor tercatat mencapai 22 juta, dengan 9,2 juta di antaranya merupakan investor saham. Rata-rata nilai transaksi harian sepanjang tahun ini juga melampaui Rp30 triliun per hari.
“Ini menunjukkan pasar modal nasional kita yang terbesar di region kita ini,” kata Hasan.
