TARUTUNG — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa harus dimulai sejak tahap perencanaan. Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut keselarasan antara perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pernyataan itu disampaikan Martin saat Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang digelar bersama mitra kerja Komisi XI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Sopo Partungkoan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Rabu (25/2/2026).
Martin mengatakan, penyesuaian atau penurunan anggaran tidak seharusnya membuat pemerintah desa ragu dalam menggunakan dana yang tersedia. Ia menilai anggaran justru perlu dimanfaatkan lebih efektif agar memberi dampak nyata bagi masyarakat desa.
Dalam kesempatan itu, Martin juga melaporkan hasil kunjungan kerja Komisi XI yang membahas penggunaan anggaran, khususnya terkait dana transfer dan penanganan di daerah. Ia menyebut Komisi XI melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, termasuk Aceh dan Sumatra Barat.
Dari kunjungan tersebut, Komisi XI menemukan persoalan keterlambatan terbitnya standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi. Martin mencontohkan, peraturan Menteri Keuangan dan regulasi teknis lainnya kerap baru terbit sekitar Juni, sehingga pemerintah daerah baru dapat merealisasikan anggaran pada Agustus atau September.
Menurut Martin, kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program, terutama bagi daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur serta penanganan bencana. Karena itu, ia menyatakan Komisi XI akan membawa persoalan tersebut ke Kementerian Keuangan agar ada kejelasan dan percepatan penerbitan regulasi sehingga daerah tidak dirugikan akibat keterlambatan aturan teknis.
Martin juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pembinaan dari BPK, agar tata kelola keuangan daerah semakin integratif dan tidak tumpang tindih. Ia menambahkan, Komisi XI terbuka apabila Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki masukan atau data pendukung yang dapat dibawa dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta.
Di akhir kegiatan, Martin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Wakil Bupati Deni Lumbantoruan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatra Utara Paulagenris Simatupang beserta jajaran, termasuk perwakilan dari BPK Pusat Fransiskus Heriyanto.
Acara tersebut dihadiri seluruh kepala desa, lurah, camat, organisasi perangkat daerah terkait, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Martin berharap kegiatan itu bermanfaat dan memperkuat pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak.
