Prasasti Center for Policy Studies menyoroti potensi dampak konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap mobilitas internasional, khususnya perjalanan umrah dan haji. Ketidakpastian global yang berkepanjangan dinilai dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana apabila terus mengganggu arus perjalanan lintas negara.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan pembatasan atau penurunan aktivitas perjalanan dalam periode panjang tidak hanya memukul sektor transportasi dan perjalanan religi. Menurutnya, dampak tersebut berpotensi menjalar lebih luas melalui efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
“Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perjalanan, tetapi juga dapat memunculkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional,” ujar Piter di Jakarta, Senin.
Piter menjelaskan, ekosistem ekonomi di balik penyelenggaraan umrah dan haji melibatkan banyak pihak, mulai dari maskapai penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, hingga rantai pasok pendukung lainnya. Karena itu, gangguan perjalanan dapat memengaruhi berbagai sektor terkait. Ia menyinggung adanya laporan pembatalan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, sebagai indikator awal kerentanan mobilitas di tengah situasi yang volatil.
Dalam kondisi yang dinilai sulit diprediksi secara presisi, Piter menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah melalui skenario kebijakan yang disiapkan dengan perhitungan matang dan pendekatan antisipatif. “Pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan fiskal, serta kepercayaan pasar,” tuturnya.
Secara makro, Prasasti menilai periode turbulensi global menuntut kebijakan yang adaptif dan terukur. Kebijakan dinilai perlu responsif tanpa bersifat reaktif, dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan disiplin fiskal agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau calon jamaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan. Imbauan itu disampaikan menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai semakin dinamis dan tidak menentu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk menjamin keselamatan warga negara. Ia menegaskan pemerintah memilih bersikap waspada, bukan panik.
Pemerintah juga meminta jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi serta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang. Koordinasi intensif disebut terus dilakukan dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan jamaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani secara optimal.
