Eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama ketegangan antara Iran dan Amerika-Israel, kembali menegaskan bahwa dinamika global kian kompleks dan sulit diprediksi. Dampaknya tidak berhenti pada stabilitas kawasan, tetapi merambat ke sistem ekonomi dunia dan memunculkan kembali pertanyaan tentang apakah dominasi petrodollar—yang selama puluhan tahun menjadi fondasi perdagangan energi global—sedang bergeser.
Dalam beberapa waktu terakhir, gejolak geopolitik tersebut tercermin pada harga minyak dunia yang dilaporkan melonjak ke kisaran USD 109–112 per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan sempat mendekati Rp17.000 per dolar AS. Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menunjukkan bagaimana perubahan pada satu aspek lingkungan global dapat cepat menular ke aspek lain, menciptakan tekanan berlapis bagi perekonomian domestik.
Sistem petrodollar sendiri telah menjadi pilar arsitektur keuangan global sejak dekade 1970-an, ketika perdagangan minyak banyak bergantung pada dolar AS. Ketergantungan itu berperan menjaga stabilitas transaksi energi sekaligus memperkuat dominasi dolar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul dinamika baru yang mengindikasikan perubahan bertahap, seiring fragmentasi geopolitik, penggunaan sanksi ekonomi, dan upaya sejumlah negara memanfaatkan mata uang alternatif—seperti yuan—dalam perdagangan energi.
Perkembangan tersebut dinilai bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga cerminan perubahan struktur kekuatan global. Ketika negara-negara mulai mendiversifikasi mata uang transaksi energi, stabilitas sistem keuangan global menjadi lebih kompleks dan tingkat ketidakpastian meningkat, terutama bagi negara berkembang.
Bagi Indonesia, dampak dari dinamika ini disebut terjadi melalui beberapa jalur utama. Pertama, tekanan pada nilai tukar rupiah. Ketidakpastian global cenderung mendorong arus modal bergerak ke aset yang dianggap lebih aman, yang dalam banyak kasus masih didominasi dolar AS. Akibatnya, pelemahan rupiah tidak semata mencerminkan faktor domestik, tetapi juga respons terhadap perubahan eksternal.
Kedua, melalui harga energi. Indonesia masih merupakan net importer minyak, sehingga lonjakan harga minyak global langsung memengaruhi biaya impor dan memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pos subsidi energi. Sebagai ilustrasi, jika asumsi harga minyak dalam APBN berada di USD 70 per barel sementara harga aktual melampaui USD 100 per barel, terdapat selisih sekitar USD 30 per barel.
Dengan konsumsi sekitar 1,5 juta barel per hari dan sekitar 60% berasal dari impor, tambahan beban biaya diperkirakan dapat mencapai sekitar USD 800 juta per bulan atau sekitar Rp13–14 triliun dengan kurs Rp16.500. Dalam tiga bulan, tambahan beban ini berpotensi menembus Rp40 triliun. Tekanan tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal karena setara dengan pembiayaan sejumlah program sosial atau subsidi energi bagi kelompok rentan.
Jika tidak diimbangi penyesuaian kebijakan fiskal, defisit APBN disebut berpotensi melebar dan perlu ditutup melalui pembiayaan utang, termasuk utang luar negeri yang dapat meningkat sekitar USD 2,5–3 miliar dalam waktu singkat. Dalam kondisi rupiah melemah, tekanan ini bisa berlipat dan berujung pada peningkatan inflasi, terutama imported inflation.
Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Volatilitas global yang meningkat dapat memicu arus keluar modal dari pasar domestik. Dampaknya dapat terlihat pada tekanan terhadap pasar obligasi dan saham, serta kenaikan biaya pembiayaan negara. Dalam jangka pendek—sekitar 2–3 bulan ke depan—tekanan ini dinilai berpotensi semakin nyata.
Situasi tersebut menempatkan otoritas kebijakan pada tantangan simultan: kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya inflasi. Karena itu, respons kebijakan moneter dan fiskal dipandang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Meski demikian, dunia disebut belum sepenuhnya meninggalkan petrodollar. Dolar AS masih memiliki keunggulan struktural yang kuat. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan adanya proses perubahan bertahap yang tidak bisa diabaikan, dan justru pada fase transisi ini ketidakpastian dapat lebih tinggi.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat kapasitas adaptasi melalui diversifikasi energi, penguatan cadangan devisa, serta pengembangan kerja sama perdagangan berbasis mata uang lokal. Koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah dan otoritas moneter juga disebut menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan arah dinamika global.
