Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Tim Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, menilai dinamika ini bukan semata isu politik luar negeri. Menurutnya, konflik dapat dengan cepat merembet ke sektor energi dan pasar keuangan global, sehingga berpotensi mengubah guncangan geopolitik menjadi tekanan ekonomi makro.
Salah satu titik paling krusial adalah potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur distribusi energi dunia yang dilalui sekitar 20% aliran minyak global. Fithra menyebut penutupan selat tersebut dapat memperkuat guncangan karena membuka peluang gangguan terhadap pasokan minyak dunia.
Jika gangguan berlangsung signifikan, harga minyak dunia disebut berpotensi melonjak hingga USD 150 per barel. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang masih berstatus net importir minyak. Lonjakan harga energi dinilai dapat meningkatkan tekanan inflasi impor dan memperbesar beban subsidi energi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah serta daya beli masyarakat.
Fithra menekankan durasi konflik sebagai variabel kunci dalam mengukur tingkat risiko. Gangguan jangka pendek dinilai masih dapat diserap pasar sebagai dislokasi sementara. Namun, jika konflik berkepanjangan, tekanan dapat berubah menjadi struktural dan menimbulkan dampak berlapis pada pasar keuangan, nilai tukar, hingga neraca eksternal.
Dalam skenario terburuk, rupiah disebut berpotensi melemah hingga Rp18.000 per dolar AS, seiring tekanan pada neraca transaksi berjalan dan kemungkinan arus modal keluar. Meski demikian, Fithra menilai Indonesia tidak berada dalam posisi tanpa pertahanan karena fondasi kebijakan makro dinilai cukup kuat untuk meredam gejolak eksternal.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas dan ekspektasi pasar. Menurutnya, respons cepat pada 48 jam pertama menjadi krusial untuk mempertahankan kepercayaan pasar.
Sejumlah langkah antisipatif yang disebut dapat ditempuh mencakup penyesuaian subsidi energi, intervensi pasar valuta asing, serta penguatan mekanisme pengamanan pasar modal. Pengalaman Indonesia menghadapi pandemi dan gejolak harga komoditas sebelumnya juga dinilai menjadi modal dalam memperkuat kapasitas respons.
Dengan respons yang cepat dan terkoordinasi, dampak eksternal diyakini dapat ditekan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga stabilitas dan melindungi momentum pertumbuhan ekonomi.
