Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah kementerian/lembaga dijadwalkan bertemu dengan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings, Moody’s Investor Service (Moody’s), dan S&P Global di Jakarta.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan rangkaian pertemuan telah disiapkan dan dimulai dengan pertemuan bersama Fitch. “Ini sedang disiapkan, hari ini mulai pertemuan dengan Fitch dan mereka ada di sini beberapa hari untuk bertemu dengan berbagai pihak,” ujar Febrio saat sesi tanya jawab konferensi pers APBN KiTa di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Menurut Febrio, agenda pertemuan lembaga pemeringkat tersebut mencakup pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara/BPI Danantara (Danantara Indonesia), dan ditutup dengan pertemuan di Kementerian Keuangan. Lembaga pemeringkat juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah kementerian/lembaga lain serta analis dari berbagai institusi.
Febrio menyatakan laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit pada hari yang sama mencerminkan realisasi aktivitas ekonomi nasional sepanjang Januari hingga Februari 2026. Ia menambahkan pemerintah akan terus berupaya meyakinkan investor dan lembaga pemeringkat mengenai kondisi perekonomian. “Ke depannya, kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kita yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kita pertahankan dengan disiplin,” kata Febrio.
Dalam riset Fitch Ratings yang dipublikasikan pada 12 Februari 2026, Indonesia berada pada peringkat BBB/Stable, setara dengan sejumlah negara di kawasan Asia. Dalam kelompok tersebut, India tercatat BBB-/Stable, Indonesia BBB/Stable, Malaysia BBB+/Stable, Filipina BBB/Stable, dan Thailand BBB+/Negative.
Fitch juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 untuk India sebesar 6,4%, Filipina 5,7%, Indonesia 4,8%, Malaysia 4,0%, dan Thailand 1,9%.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 sebesar 5,5%. Inflasi yang terealisasi hingga Januari 2026 tercatat 3,55%.
Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kas negara defisit Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni defisit Rp23 triliun atau 0,09% terhadap PDB.
Meski demikian, Purbaya menyebut kondisi tersebut masih berada dalam koridor desain APBN 2026. “Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp4,2 triliun ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (23/2/2026).
