Ambon — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah menjalani audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama 16 hari terkait pengelolaan anggaran 2025.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto saat memimpin Taklimat Akhir Audit BPK RI di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan tim auditor BPK RI di lingkungan Polda Maluku dan seluruh jajaran polres.
Irjen Dadang menyatakan audit merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan negara. Ia menekankan bahwa temuan yang disampaikan auditor akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Audit ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan,” kata Irjen Dadang.
Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit yang dinilainya profesional, objektif, dan komprehensif. Menurutnya, temuan dan rekomendasi yang diberikan akan dijadikan dasar evaluasi guna memperkuat sistem pengawasan serta manajemen keuangan internal kepolisian.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh jajaran agar lebih disiplin dan profesional dalam pengelolaan anggaran dan aset negara, serta tidak mengulangi kesalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan. “Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi audit.
Taklimat akhir ini disebut menjadi momentum bagi Polda Maluku untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Polda Maluku juga menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit secara terukur dan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas pengelola anggaran, serta evaluasi berkala di seluruh satuan kerja.
